Kontroversi Proyek Food Estate di Kalimantan (Bagian 2)

Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Kontroversi Proyek Food Estate di Kalimantan - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Ada yang membersihkan gundukan tanah gambut bekas galian alat berat untuk ditanami jengkol, petai, dan buah-buahan yang bisa bertahan walau terendam.

“Lahan itu sudah jadi hutan lagi. Hanya pemilik lahan di situ yang membersihkan gundukannya untuk ditanami itu,” kata Sanal.

Ada pula warga yang akhirnya memilih menanam sawit karena dirasa lebih cocok ditanam di lahan gambut dan lebih menguntungkan. Belakangan, Sanal ikut-ikutan menanam sawit seperti tetangga-tetangganya.

“Tidak banyak [saya menanam sawit] paling hanya 10 sampai 15 pohon, karena menurut kami menanam padi di lahan [food estate] itu sulit berhasil,” tuturnya.

Walau food estate tak menghasilkan, mayoritas warga tetap bertani. Namun mereka melakukannya di lahan lain, menggunakan bibit lokal, tanpa didampingi pemerintah. Sanal mengaku cara ini lebih berhasil. Terakhir kali panen, dia menghasilkan 50 kilogram beras yang kemudian dijual ke desa tetangga.

Warga desa lainnya, Yamani juga punya cerita yang sama. “Sedikit saja padi [food estate] yang ditanam bisa bertahan hidup,” tutur Yamani.

Salah satu penyebabnya menurut Yamani, tidak ada pintu air untuk mencegah luapan sungai ke lahan pertanian. Jadi bibit unggul dari pemerintah tak bisa bertahan.

Hanya satu persen yang cocok untuk pertanian

Hanya 1% dari 243.216 hektare lahan eks PLG yang cocok untuk pertanian, berdasar hasil uji laboratroium dan analisis spasial yang dilakukan Pantau Gambut.

Lahan gambut memiliki tingkat keasaman (pH) tinggi sehingga sulit diolah untuk ditanami padi sawah. Sedangkan padi varietas irigasi dan tadah hujan, yang menjadi komoditas andalan program food estate, biasanya tumbuh di lahan yang punya tingkat keasaman netral.

“Menanam varietas itu di tanah gambut yang berkarakter asam dan miskin hara pada akhirnya hanya akan merugi,” kata peneliti Pantau Gambut, Juma Maulana.

Faktor lain yang menyebabkan proyek ini gagal, menurut Juma, adalah minimnya pelibatan petani. “Para petani hanya dijadikan objek, tanpa pendampingan dan penyuluhan. Hampir di semua desa yang kami teliti seperti itu. Ada juga yang menerima sosialisasi, tapi tidak ada keberlanjutannya,” kata Juma.

“Bahkan pembukaan lahan dilakukan oleh kontraktor. Seolah tujuannya menghabiskan sekian anggaran, yang penting ada perluasan dan pembukaan lahan, tapi tidak sampai padinya jadi."

“Ini satu arah saja, petani dipaksa tanam satu jenis varietas padi yang enggak biasa mereka tanam. Pengetahuan lokal di sana juga hilang,” tutur Juma.

Sementara itu, kondisi lahan gambut yang terbengkalai dan tutupan pohon yang hilang dikhawatirkan akan menjadi sumber bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pada 2023, Pantau Gambut mengatakan bahwa hampir 250 hektare area ekstensifikasi food estate terbakar pada 2023. Desa Palingkau Jaya, Palingkau Asri, dan Tajepan menjadi yang paling terdampak.

Saat dikonfirmasi soal temuan itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan lahan-lahan itu terbengkalai karena “masyarakat tidak mau mengolah”.

“Food estate itu kan kasih lahan, buka lahan, kasih bantuan bibit. Selanjutnya harus mandiri. Bantuan pemerintah kan tidak selamanya,” tutur Sunarti.

Menurut Sunarti, sudah tidak ada anggaran untuk program food estate di Kabupaten Kapuas sejak 2023. Ke depannya, yang akan dikembangkan adalah program cetak sawah.

“Yang cetak sawah itu beda dengan di lahan food estate itu kemarin, tidak boleh sama. Karena kemarin sudah dapat bantuan, beda lagi lah lokasinya,” kata dia.

Media telah menghubungi pejabat Kementerian Pertanian perihal temuan ini sejak 16 Oktober 2024, dua hari sebelum artikel ini terbit. Koordinator Perlindungan Lahan Ditjen PSP Kementan, Dede Sulaeman tak berkenan diwawancara. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Cadangan Logistik Strategis Kolonel Czi Wahyu Widi Setyanta tak merespons.

Pada 20 Oktober 2024 atau dua hari setelah artikel ini pertama kali terbit, Kementerian Pertanian mengirim hak jawab.

Bukan padi, malah jadi perkebunan sawit

Di antara ribuan hektare lahan yang tak produktif dan terbengkalai, Pantau Gambut juga menemukan ada lahan food estate yang tumpang tindih dengan izin hak guna usaha (HGU) perusahaan sawit swasta di Desa Tajepan dan Palingkau Asri.

Analisis spasial menunjukkan tumpang tindih itu terjadi tepatnya di titik FE 19, 24 dan 27 yang sesuai dengan Peta Kerja Sistem Informasi Desa di Desa Tajepan dan Palingkau Asri. Luasnya mencapai 274 hektare.

Pantau Gambut menduga terjadi pelanggaran di tengah tumpang tindih kewenangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020, izin HGU semestinya hanya diperbolehkan berada di Area Penggunaan Lain (APL), tak boleh di Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP).

Media telah mengirimkan surat permohonan hak jawab ke alamat perusahaan tersebut di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, sesuai yang terdaftar di situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Namun hingga artikel ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak memberikan respons.

Sementara itu, Pejabat Kementerian Pertanian tak merespons. Pada 20 Oktober 2024 atau dua hari setelah artikel ini pertama kali terbit, Kementerian Pertanian mengirim hak jawab.

Dua warga Desa Tajepan, Sanal dan Yamani mengaku bahwa lahan milik mereka masuk ke dalam klaim HGU perusahaan tersebut. Mereka mengklaim bahwa tanah mereka diduga dijual ke perusahaan sawit tersebut oleh mantan perangkat desa tanpa sepengetahuan mereka.

“Tahunya baru setelah selesai program cetak lahan, waktu kami mau mengusulkan untuk diterbitkan sertifikat, ternyata lahan kami sudah berstatus HGU [hak guna usaha] oleh perusahaan,” ujar Yamani.

Baca lanjutannya: Kontroversi Proyek Food Estate di Kalimantan (Bagian 3)