Media-media Asing Soroti Dinasti Politik Jokowi (Bagian 1)

Sejumlah media asing menyoroti perjalanan Presiden Joko “Jokowi" Widodo dengan narasi membangun dinasti di negara demokrasi. Mereka menyebut Jokowi justru sibuk memberi karpet merah untuk anak-anaknya di akhir jabatan jilid keduanya.

South China Morning Post (SCMP) salah satu media yang memberitakan tentang hal ini. Mereka mengulas bagaimana pada awal mula pemerintahannya, Jokowi hadir didukung masyarakat hingga menjadi sosok yang tampil di sampul majalah Time dengan judul "New Hope" atau “Harapan Baru”.

Hal itu sempat membawa keyakinan luas bahwa eks Wali Kota Solo itu akan membasmi korupsi pemerintah dan mengekang dominasi elite sebagai presiden Indonesia. Namun, kini Jokowi berbalik di akhir masa jabatannya hingga muncul nama pengganti terhadapnya yakni Mulyono.

“Indonesia mulai memanggilnya dengan nama lahirnya Mulyono untuk mempermalukannya,” kata Ian Wilson, sosiolog politik di Pusat Penelitian Indo-Pasifik Universitas Murdoch di Perth, dikutip SCMP dalam artikel berjudul "From ‘New Hope’ to ‘Mulyono’: how power grabs threaten Widodo’s legacy in Indonesia" yang terbit pada Minggu, 8 September 2024.

Jokowi disebut memperoleh dukungan kuat selama masa jabatan kepresidenannya, termasuk dugaan upaya melemahkan demokrasi. 

Salah satunya yang terbaru adalah terkait Revisi UU Pilkada yang menuai protes luas di Indonesia. Sebab, lewat RUU Pilkada, Jokowi membuka jalan untuk putra bungsunya, Kaesang Pangarep untuk mencalonkan diri sebagai gubernur provinsi dan dapat memengaruhi hasil pemilihan gubernur Jakarta.

Jauh sebelum usaha Jokowi melenggangkan kekuasaan lewat Revisi UU Pilkada, New York Times juga sempat menyoroti upaya Jokowi membangun dinastinya. Koran Amerika Serikat itu menulis judul "For Indonesia's President, a Term Is Ending, but a Dynasty Is Beginning" yang terbit pada 7 Januari 2024.

New York Times membahas putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan calon presiden Prabowo Subianto. Gibran diduga “dikawal” Jokowi maju Pemilu 2024 setelah Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya, Anwar Usman, mengubah batas usia minimal seseorang untuk menjadi capres atau cawapres.

Hubungan pernikahan Anwar Usman dengan adik Jokowi yaitu Idayati pada 2020 menuai sorotan karena dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. Anwar pun sempat didesak untuk mundur dari MK.

New York Times juga menyinggung pernyataan Gibran sebelum keputusan MK yang merasa dirinya belum layak karena belum sampai tiga tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo.

“Saya masih baru banget, masih banyak yang harus saya pelajari. Jadi ya kalau dari wali kota ke cawapres itu loncatnya terlalu tinggi," kata Gibran dalam wawancara dengan Kompas TV pada 28 Juli 2023 yang dikutip New York Times.

Al Jazeera mengungkap dukungan warga Solo kini berubah menjadi kekecewaan

Al Jazeera memiliki perspektif lain terkait perubahan sikap Jokowi. Dalam artikel berjudul "Disappointed: Indonesians reflect on legacy of departing Joko Widodo" yang terbit pada 13 Februari 2024, Al Jazeera mengulas perubahan dukungan masyarakat Solo dengan kekecewaan atas sikap Jokowi di akhir masa jabatan.

“Saya adalah pendukung kuat beliau saat menjadi presiden dan saya bangga karena beliau berasal dari Solo,” kata pedagang pasar Ferry Setiawan kepada Al Jazeera.

Ferry mengungkap bahwa kekecewaannya hadir setelah Gibran Rakabuming Raka berhasil lolos menjadi calon wakil presiden berkat keputusan MK. “Tetapi pada akhirnya, dia belum menjadi pemimpin yang baik, saya kecewa,” kata Ferry.

“Tidak ada demokrasi dalam putusan MK. Saya merasa malu dengan nepotisme yang terlihat jelas, namun karena ini adalah masa jabatannya yang kedua, mungkin Jokowi merasa perlu menemukan cara untuk mempertahankan kekuasaannya,” imbuhnya.

Al Jazeera juga menyinggung soal permintaan Jokowi kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri agar dirinya menjadi presiden periode ketiga. Berdasarkan sumber Al Jazeera dari anggota PDIP menyebut, permintaan Jokowi itu dimentahkan Megawati. Sebab, menurut Mega hal itu inkonstitusional.                                 

Baca lanjutannya: Media-media Asing Soroti Dinasti Politik Jokowi (Bagian 2)