Keluarga Korban Penculikan 97-98 Klaim Diberi Uang Rp1 Miliar (Bagian 3)

Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Keluarga Korban Penculikan 97-98 Klaim Diberi Uang Rp1 Miliar - Bagian 2). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Sehari setelah unggahan itu, Dasco menjelaskan pertemuan itu dalam rangka silaturahmi untuk memperkuat tali persaudaraan. Dia juga mengklaim tidak ada pembicaraan mengenai persoalan tertentu.

“Cuma kita sepakat bahwa ke depan kita akan sama-sama memikirkan bagaimana kemajuan Indonesia," kata Dasco di Gedung DPR RI, Senin (05/08).

Dasco juga menyampaikan bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu sudah diselesaikan oleh pemerintah, dan mengklaim bahwa pihak keluarga korban yang hadir sependapat dengan itu.

Pada Rabu (07/08), Dasco kembali buka suara. Dia mengaku heran atas keberatan yang disampaikan sekelompok keluarga korban lain.

"Saya tuh bingung ya. Itu kan keluarga korban bertemu kita kan soal silaturahmi, kenapa kemudian organisasi-organisasi yang mengatasnamakan keluarga korban merasa keberatan? Yang namanya silaturahmi itu kan biasa," ujar Dasco.

Dasco mengaku hanya diundang ke acara silaturahmi keluarga korban hilang tersebut.

"Saya dikasih tahu oleh kawan-kawan aktivis '98, korban '98, di situ ada Mugiyanto, ada Aan, ada Faisol Reza, itu mereka mengadakan pertemuan dengan keluarga korban yang lain. Saya ditanya, 'mau hadir enggak?' Saya bilang, 'ya kalau cuma silaturahmi kita hadir'," sambung Dasco.

"Nah di pertemuan itu saya dengan Habiburakhman, boleh ditanya, kita enggak ada ngomong soal mesti begini, mesti begitu. Kita cuma ngomong ya kita silaturahmi. Ya semoga penyelesaian non-yudisial bisa berjalan dengan bagus, kita saling komunikasi, kami turut prihatin atas ini segala macam," tuturnya.

Menurut Dasco, keluarga korban hilang '98 justru mengaku mereka sudah menanti lama untuk bersilaturahmi dengan Gerindra.

"Saya mau datang enggak ada yang nolak. Waktu saya datang juga enggak ada yang nolak. Jadi kalau merasa dijebak, loh sebelumnya sudah dikasih tahu," katanya.

‘Upaya cuci tangan Prabowo’

Namun, KontraS memiliki pandangan yang berbeda. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rezaldy menduga pertemuan itu merupakan upaya sistematis untuk menutup pertanggungjawaban Prabowo.

“Pernyataan tersebut memiliki indikasi adanya upaya dari pihak Prabowo Subianto untuk mendorong keluarga korban agar tidak lagi menuntut pertanggungjawaban kasus darinya, atau dengan kata lain pertemuan tersebut hanya merupakan ajang cuci tangan untuk menghapuskan dosa terkait keterlibatannya dalam kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998,“ klaim Andi.

Andi menambahkan, upaya itu juga telah menyalahi prinsip penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat sesuai dengan standar internasional dan mengambil jalan pintas dalam mewujudkan rekonsiliasi sosial.

Idealnya, menurut Andi,harus ada upaya pengungkapan kebenaran terlebih dahulu terkait dengan kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998.

"Ada pengakuan, permintaan maaf, dan reparasi tanpa menegasikan proses pertanggungjawaban hukum maupun jaminan ketidakberulangan peristiwa.

“Selain itu, apabila benar dalam pertemuan tersebut ada upaya memberikan sesuatu dengan nilai tertentu yang diberikan oleh Prabowo Subianto, maka secara tidak langsung dirinya mengakui dan peristiwa ini mengafirmasi serta memperkuat keterlibatannya dalam kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998,“ kata Andi.

Mantan aktivis reformasi Wilson juga menegaskan bahwa pengusutan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak mengenal kadaluarsa. Dia merujuk pada Pasal 46 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

“Jadi gerakan HAM dan keluarga korban yang tak setuju dengan kejadian perdamaian di hotel ini masih tetap relevan untuk terus menuntut tanggung jawab Prabowo melalui pengadilan HAM Ad Hoc dan membentuk tim pencarian atas aktivis yang masih hilang sesuai empat rekomendasi DPR RI tahun 2009,“ katanya.

BBC News telah menghubungi Dasco, Habiburokhman, dan beberapa pengurus Partai Gerindara, untuk mengonfirmasi terkait tudingan 'cuci tangan'. Namun hingga artikel ini diterbitkan, mereka belum memberikan jawaban.

Benarkah Prabowo ‘tidak ada kaitan’ dengan penculikan aktivis ’98?

Pada 2018 lalu, dokumen rahasia Amerika Serikat yang dirilis ke publik oleh lembaga Arsip Keamanan Nasional (NSA) menyebut bahwa Prabowo memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa aktivis ’98.

Salah satu arsip tanggal 7 Mei 1998 mengungkap catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang hilang. Hasil percakapan seorang staf politik Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa memunculkan nama Prabowo Subianto.

Narasumber tersebut mengaku mendapat informasi dari Kopassus bahwa penghilangan paksa dilakukan Grup 4 Kopassus. Informasi itu juga menyebutkan bahwa terjadi konflik di antara divisi Kopassus bahwa Grup 4 masih dikendalikan Prabowo.

"Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto," sebut dokumen tersebut.

Mengutip laporan Majalah Tempo edisi 16 Juni 2014, Dewan Kehormatan – yang dibentuk oleh ABRI terkait kasus ini – menyatakan Prabowo bersalah pada 21 Agustus 1998.

Prabowo disebut terbukti memerintahkan Komandan Grup 4/Sandi Yudha Kopassus dan anggotanya dari Satuan Tugas Mawar dan Satuan Tugas Merpati karena “merampas kemerdekaan orang lain”.

Ketika diperiksa, anak buah Prabowo meyakini penculikan itu sebagai “operasi resmi” karena Prabowo mengatakan “sudah melaporkan ke pimpinan” dan “atas perintah pimpinan”. Padahal operasi itu tidak pernah dilaporkan ke pimpinan.

Rekomendasi dari Dewan Kehormatan adalah agar Prabowo diberhentikan dari dinas keprajuritan, namun hal itu mesti disahkan melalui keputusan presiden.

Setelah itu, Presiden B.J. Habibie menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1998 yang menyebut Prabowo diberhentikan “dengan hormat”, yang berbeda dengan rekomendasi Dewan Kehormatan.