Program Makan Gratis Prabowo-Gibran Dikhawatirkan Ekonom (Bagian 1)

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto di 2025, meski hingga kini belum jelas detail teknis terkait penerapan dan sasarannya. Apa yang harus dilakukan agar program ini tidak sekadar jadi beban APBN?

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencapai kesepakatan dengan tim transisi pemerintahan Prabowo untuk mengalokasikan dana sekitar Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis di rancangan APBN 2025.

"Untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh bapak presiden terpilih [Prabowo], yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp71 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Jakarta pada Senin (24/6).

Sri memastikan alokasi dana program ini tidak akan membuat defisit anggaran 2025 membengkak hingga keluar dari kisaran yang ditargetkan pemerintah: antara 2,29% dan 2,82% dari PDB.

Namun, tambahnya, rancangan APBN 2025 belum final, karena pemerintah masih akan membahasnya lebih lanjut bersama parlemen. Targetnya, versi akhirnya akan disahkan saat sidang paripurna DPR pada minggu kedua Juli.

Di luar itu, Sri enggan membahas lebih jauh mengenai program makan bergizi gratis. "Detail mengenai program makan bergizi gratis ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari presiden terpilih," katanya.

Di acara yang sama, hadir pula Thomas Djiwandono, bendahara umum Partai Gerindra sekaligus anggota bidang ekonomi dan keuangan di Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, ia pun tidak bicara banyak.

"Kami juga punya kesepahaman pandangan [dengan pemerintah], bahwa program bantuan makanan bergizi harus dilakukan bertahap dengan perencanaan yang matang dan perbaikan-perbaikan setiap tahun, sehingga pelaksanaannya akan mencapai titik 100% secepat-cepatnya," kata Thomas, yang adalah keponakan Prabowo.

Saat wartawan menanyakan cara penyaluran dana program makan bergizi gratis serta sasarannya di 2025, Thomas hanya menjawab, "Ini sedang dipikirkan secara internal."

Setelah APBN 2025 disahkan, barulah Thomas bilang ia bisa menjelaskan segala hal terkait program tersebut dengan lebih mendetail.

Di masa kampanye jelang pemilu presiden 2024, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan tim kampanyenya rajin menggaungkan program makan siang dan susu gratis, yang disebut membutuhkan dana hingga Rp460 triliun per tahun.

Saat menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta pada November 2023, Prabowo menyampaikan bahwa program itu menyasar hampir 83 juta orang, termasuk 30 juta anak usia dini, 24 juta siswa SD, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil.

Dengan memberikan makan siang dan susu gratis ke para pelajar serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, Prabowo berharap dapat menangani masalah stunting dan ujung-ujungnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, merujuk dokumen visi, misi, dan program Prabowo-Gibran untuk pilpres 2024.

Pada 26 Februari 2024, tak sampai dua minggu setelah pilpres pada 14 Februari, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta yang salah satunya membahas program makan siang gratis Prabowo. Padahal, saat itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan secara resmi hasil pilpres.

Usai sidang kabinet, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada 70,5 juta penerima manfaat program makan siang gratis, termasuk 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta siswa SD, dan 12,5 juta siswa SMP.

Angka penerima manfaat ini berkurang dari hampir 83 juta yang sebelumnya disampaikan kubu Prabowo. Selain itu, ibu hamil pun tidak disebut oleh Airlangga.

Pada 22 Mei, saat diwawancarai TV One, Prabowo mengonfirmasi bahwa fokus programnya kini jadi "untuk anak-anak semua". Ia pun merevisi nama programnya dari "makan siang dan susu gratis" menjadi "makan bergizi gratis untuk anak-anak".

Dengan begitu, katanya, program itu tak terpaku pada waktu siang. Makanan gratis yang bergizi bisa saja diberikan saat pagi.

Dua hari setelah Prabowo menyampaikan hal itu, Budiman Sudjatmiko sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memberi penjelasan tambahan soal perubahan konsep program tersebut.

Menurut Budiman, kebutuhan dana program makan bergizi gratis bisa dipotong separuh dengan mengutamakan produksi pangan masyarakat desa di dan sekitar daerah yang menjadi sasaran program.

Dengan begitu, pemerintah disebut tidak perlu keluar banyak uang untuk mengimpor dan mendistribusikan makanan bergizi ke berbagai daerah.

"Distribusi ke wilayah-wilayah lain itu memakan biaya, tapi kalau kita menanam sendiri, beternak sendiri, [...] bahkan 80% kebutuhan program makan bergizi ini bisa dipenuhi oleh desa-desa di provinsi yang bersangkutan," kata Budiman saat itu.

Kini, dengan alokasi dana Rp71 triliun untuk 2025, program makan bergizi gratis diperkirakan cuma bisa menyasar 15-17% dari hampir 83 juta orang yang jadi sasaran awal, kata Dradjad Wibowo, ekonom senior yang sempat menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Itu berarti, hanya ada 12,4 juta hingga 14,1 juta orang yang bakal menerima manfaat program tersebut di tahun pertama penerapannya.

"Prioritas [penerima manfaatnya] di daerah 3T," kata Dradjad, yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Selasa (25/6).

Masalahnya, angka 83 juta itu mencakup pula ibu hamil seperti yang dipaparkan Prabowo pada November 2023 sebelum ia merevisi konsep program. Angka ini pun berbeda dengan target 70,5 juta anak balita dan pelajar yang disampaikan Airlangga pada Februari 2024.

Pakai angka yang mana? Hingga kini, belum jelas.

Tauhid Ahmad, ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), menilai 2025 akan jadi tahun uji coba yang memberikan gambaran awal soal keberhasilan program makan bergizi gratis ke depan.

Baca lanjutannya: Program Makan Gratis Prabowo-Gibran Dikhawatirkan Ekonom (Bagian 2)