Mengapa Kominfo Sulit Berantas Judi Online di Indonesia?

Praktik judi online makin berkembang di Indonesia, selaras dengan itu, korban yang berjatuhan juga semakin banyak. Baik dari sisi ekonomi maupun sosial masyarakat.

Pemain judi online didominasi oleh masyarakat ekonomi kelas bawah. Bahkan pelajar hingga ibu rumah tangga ikut menjadi pelakunya. Lantas, mengapa Kominfo sulit memberantas judi online?

Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong, mengungkap alasan judi online masih ada meski korbannya sudah banyak, yakni karena yang suka main judi online jumlahnya masih banyak.

"Maksud saya begini, ya, sepanjang demand-nya tinggi, tadi disebutkan 3,2 juta orang Indonesia doyan terjerumus dalam judi. Kalau demand-nya masih tinggi, ya maka supply ini akan mencari jalannya sendiri begitu, secara teknologi," ujar Usman dalam diskusi Polemik Trijaya dengan tema Mati Melarat karena Judi, Sabtu (15/6).

Selain itu, Usman Kansong juga menyinggung soal perkembangan teknologi. "Teknologi itu juga memudahkan orang berbuat jahat ya, domainnya berubah, keywordnya berubah, dia mencari satu cara bahkan bisa di-hack. Situs-situs pemerintah saja banyak laporan di-hack, yang disusupi oleh judol. Jadi mereka cari cara selalu, karena teknologi memungkinkan itu terjadi," papar dia.

Usman pun mengatakan, dalam satgas pemberantasan judi online ada upaya pencegahan serta penindakan. Upaya pencegahan dilakukan oleh Menkominfo, Budi Arie Setiadi, dengan mengedukasi masyarakat tentang bahayanya judi online.

"Karena itu, di satgas tadi sudah disebutkan ada pencegahan juga selain penindakan. Pencegahan itu Ketua Hariannya Menkominfo. Tugas pencegahan adalah memutus demand melalui edukasi, melalui literasi, sementara penindakan ini memutus suplai," ucap Usman.

Selain itu, ia juga menjelaskan, di Kementerian Kominfo sendiri ada Ditjen Aptika yang mengurusi bagian penindakan.

"Kominfo juga ada penindakan, Ditjen Aptika itu ada di bagian penindakan. Jadi takedown, blokir, pemutusan akses itu bagian penindakan, selain nanti yang dilakukan aparat penegak hukum, Polri, Kejaksaan, pengadilan, ya, ini juga ada di tim penindakan. Jadi kita akan bekerja untuk memutus supplynya sekaligus memutus demand," pungkasnya.