Kenapa Negara Muslim Tajikistan Melarang Pemakaian Hijab?

Tajikistan menjadi sorotan usai mengesahkan rancangan undang-undang larangan penggunaan hijab. 

Parlemen negara berpenduduk mayoritas Muslim tersebut mengadopsi rancangan UU tentang "tradisi dan perayaan". Dalam RUU itu, parlemen Tajikistan, Majlisi Milli, melarang penggunaan, mengimpor, menjual, dan memasarkan "pakaian asing bagi budaya Tajik".

Dikutip kantor berita independen Tajikistan, Asia Plus, Presiden Emomali Rahmon memang menganggap pakaian keagamaan termasuk hijab sebagai "pakaian asing".

Dalam aturan baru ini, warga pun dianjurkan untuk semakin sering memakai pakaian nasional Tajikistan. RUU itu juga mencakup sanksi administratif dan denda bagi para pelanggarnya. Padahal, negara di Asia Tengah itu memiliki penduduk mayoritas Muslim.

Berdasarkan data sensus 2020, sekitar 96 persen dari total 10,3 juta penduduk Tajikistan merupakan umat Muslim. Lantas, kenapa Tajikistan menerapkan larangan penggunaan hijab?

Sejak berkuasa pada 1994, "presiden seumur hidup" Tajikistan, Emomali Rahmon, memang ingin menjadikan negara tersebut sekuler. Sebelum ada RUU terbaru ini, Tajikistan sudah membatasi dan melarang penggunaan hijab dan atribut keagamaan di lingkungan sekolah dan tempat kerja.

Dengan aturan baru ini, pemerintahan Rahmon ingin memperluas aturan itu dengan melarang atribut keagamaan terutama hijab di tempat publik.

Dikutip Euro News, salah satu alasan pemerintah melarang penggunaan hijab dan atribut keagamaan lainnya adalah "demi melindungi nilai-nilai budaya nasional" dan "mencegah takhayul serta ekstremisme".

Larangan hijab ini pun dianggap bagian dari agenda Presiden Rahmon untuk lebih mempromosikan budaya Tajik dan bertujuan mengurangi religiusitas masyarakat. Di bawah pemerintahan Rahmon, Tajikistan telah mengalami serangkaian perubahan dan larangan hijab menjadi yang terbaru.

Sementara itu, dilansir Live Mint, salah satu perubahan besar terjadi pada 2016, menyusul amandemen Konstitusi Tajikistan yang menghapus batasan masa jabatan presiden. Dia juga melarang partai politik berbasis agama beroperasi karena dianggap dapat menentang partainya.