Daoed Joesoef, Menteri Zaman Orde Baru yang Kontroversial

Di antara deretan para menteri Orde Baru, boleh jadi Daoed Joesoef yang paling melekat dalam memori para pelajar dan mahasiswa di pengujung 1970-an. Sebab, mereka mungkin merasa menjadi 'korban' kebijakannya karena harus memperpanjang masa belajar selama enam bulan. 

Ya, selama puluhan tahun Indonesia merdeka, tahun ajaran baru dimulai setiap Januari. Namun, ketika Daoed Joesoef menjadi Menteri Pendidikan, 1978-1983, awal tahun ajaran baru dia ubah menjadi Juni. Hal itu berlaku hingga sekarang.

Bagi sebagian kalangan umat Islam, Daoed Joesoef juga dicap tak berpihak pada Islam atau cenderung anti-Islam. Bukan cuma karena dia aktif dan menjadi salah seorang petinggi di lembaga kajian CSIS, kebijakan-kebijakannya pun kontroversial dalam arus utama kaum Islam pada pengujung 1970-an. 

Sebelumnya, para pelajar libur sebulan penuh selama Ramadan. Namun, begitu Daoed menjadi menteri, kebijakan itu berubah. "Ramadan adalah bulan penuh ibadah, belajar pun bagian dari ibadah. Tapi kenapa justru sekolah harus libur," begitu kurang-lebih argumentasi Daoed kala itu.

Dia balik mempertanyakan alasan para pemimpin daerah yang ramai-ramai membuat kebijakan untuk menutup tempat hiburan selama Ramadan. Rumah makan pun ikut dipaksa tutup demi menghormati orang berpuasa. "Padahal, kalau kita melihat orang makan, sebenarnya justru menjadi ujian keimanan," kata Daoed Joesoef.

Tak cuma soal masuk sekolah selama Ramadan, dia juga pernah mengusulkan agar Istana juga merayakan Natal, bukan cuma Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentu saja Soeharto menolak usul tersebut. Lalu Daoed membuat tradisi mengadakan perayaan Natal bersama di departemen yang dipimpinnya.

Daoed juga tak mau mengucapkan salam secara Islam bila menyampaikan sambutan sebagai menteri. Alasannya, dia dalam posisi sebagai pejabat publik di negara yang majemuk, bukan negara berdasarkan agama.

"Aku berpidato sebagai menteri dari Negara Republik Indonesia yang adalah negara kebangsaan yang serbamajemuk, multikultural, multiagama, dan kepercayaan, multisuku dan asal-usul, dan lain-lain, bukan negara agama dan pasti bukan negara Islam," tulisnya dalam buku Dia dan Aku: Memoar Pencari Kebenaran yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas, 2006.

Daoed Joesoef juga sempat mengajukan gagasan agar pendidikan agama tidak lagi diajarkan di sekolah. Menurutnya, pengajaran agama seharusnya tidak dijadikan urusan pemerintah karena merupakan urusan pribadi, hak prerogatif keluarga yang harus dihormati, dan tugas-kewajiban komunitas agama yang bersangkutan itu sendiri. "Negara sebaiknya tidak mencampuri soal-soal keyakinan religius," tulis Daoed.

Mantan Menteri Pendidikan Prof HM Rasjidi termasuk yang keras mengkritik kebijakan Daoed Joesoef itu. Umat Islam, kata dia, tak akan menyerahkan pendidikan agama kepada orang-orang yang tak mempercayai agama, sebagaimana harta benda yang tak mungkin kita titipkan kepada pendusta. 

"Bahkan lebih dari itu, harta benda bukan apa-apa bila dibandingkan dengan amanat keyakinan dan iman kita bagi anak-anak kita," kata Rasjidi dalam buku Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional.

Hujatan kepada Daoed, yang lahir di Medan, 8 Agustus 1926, kian deras. Keislamannya diragukan menilik namanya yang merupakan perpaduan dua nabi: Daud dan Yusuf. Daoed, yang berdarah Aceh, dituding telah melecehkan Islam cuma karena nama. 

"Saya bilang, siapa yang melecehkan, saya justru mengembalikan kemuliaan Islam," tulisnya di buku tersebut.