Benarkah Indonesia Diam-diam Mau Melegalkan Judi?

Komunikolog Politik dan Hukum Nasional Tamil menyoroti masuknya perjudian dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dikelola oleh Kementerian Investasi atau BKPM.

KBLI merupakan panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Pada kasus ini, Kementerian Investasi memasukan perjudian sebagai salah satu jenis kegiatan usaha di Indonesia dengan kode 92000.

Tamil mengaku kaget dengan KBLI jenis perjudian itu, sebab jenis-jenis usaha pada website oss.go.id ini telah beroperasi sejak tahun 2020. Ia memandang, adanya jenis usaha perjudian pada KBLI ini berbanding terbalik dengan wacana pemerintah yang akan memberantas praktik perjudian khususnya judi online.

Sebab, Tamil memandang masuknya perjudian sebagai salah satu jenis usaha merupakan upaya untuk melegalkan judi di Indonesia. Hal ini tercermin dari KBLI yang sudah dipersiapkan sejak 2020 serta pengentasan judol yang tidak kunjung usai seolah penanganannya sangat sulit.

“Dugaan saya, ada upaya segelintir orang yang mencoba melegalkan judi di Indonesia. Jadi mungkin nanti narasinya karena judol ini semakin merebak, dan penanganannya mustahil, maka lebih baik dilegalkan agar pajaknya bisa masuk ke negara, toh KBLI-nya sudah disiapkan,” kata Tamil, Rabu 3 Juli 2024.

Menurutnya, hal ini bukan kelalaian biasa, sebab implikasi hukumnya dapat membatalkan Pasal 303 pada KUHP dan membuat Aparat Penegak Hukum menjadi serba salah dalam menjalankan kewajibannya.

“Pada pasal 303 ada frasa ‘barang siapa tanpa mendapat izin’, nah artinya jika sebuah badan usaha mengantongi NIB dengan KBLI 92000 artinya bebas melakukan usaha judi di Indonesia? Ini yang tidak bisa kita anggap sebagai kelalaian sepele,” ungkap Dosen Univerasitas Dian Nusantara ini.

Tamil mengatakan bahwa secara kritis dirinya melihat instrumen negara tidak serius dalam pengentasan judi online atau judol di Indonesia, pasalnya tidak ada langkah konkret dan jelas dari para pemangku kebijakan untuk memberantas hal tersebut.

“Saya lihat ini hanya di kulit ari saja, tidak ada langkah serius. Ini kan sangat memalukan, dalam KBLI ada bidang usaha judi. Jangan nanti alasan Bahlil bahwa ini human error, ngak ada itu, harus dijelaskan dan ditelusuri maksudnya ini,” paparnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa walaupun server dan pengendalian judol berada di luar negeri, tapi pintu transfer uangnya ada di Indonesia. Maka dengan mengunci seluruh alur transfer tersebut, aktivitas judol akan terhambat bahkan berhenti.

“Top up-nya pakai apa? Transfer kan. Artinya tinggal menggandeng bank dan perusahaan Payment Gateway, maka bisa dilacak itu semua, dan dibredel. Kasih saya kewenangannya, 3 bulan saya buat Indonesia bebas dari judol,” pungkasnya.