Belum Dilantik Jadi Presiden, Isu Liar Prabowo Bikin Rupiah Ambruk

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka baru akan dilantik pada Oktober 2024 nanti. Sejumlah isu liar mengenai pengelolaan anggaran di rezim Prabowo-Gibran memberikan sentimen buruk hingga membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Rupiah terkapar.

IHSG terpantau melorot nyaris 1% pada perdagangan sesi I Jumat pekan lalu, (14/6/2024). Penurunan itu membuat IHSG kembali menyentuh level psikologis 6.700. IHSG baru bisa bangkit kembali ke level 6.800 pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, (20/6/2024).

Sementara itu, rupiah pada Jumat pekan lalu pukul 10.31 WIB juga melemah 0,65% di posisi Rp 16.370. Pelemahan rupiah berlanjut selama sepekan, bahkan setelah Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan level suku bunga acuan BI Rate di 6,25% pada Kamis kemarin.

Mengutip data Refinitiv rupiah pada Jumat (21/6/2024) dibuka di level Rp16.440 terhadap dolar AS, atau melemah 0,09%. Kondisi ini membuat rupiah berada di level terburuk sejak Pandemi Covid-19 pada 2020 silam.

Memburuknya kondisi pasar keuangan Indonesia selama sepekan terakhir tak lepas dari situasi global. Namun, faktor dalam negeri juga membuat investor was-was, terutama mengenai isu pengelolaan fiskal pada masa Prabowo. Bloomberg sempat mengeluarkan laporan yang menyebut Prabowo berencana menaikkan rasio utang RI sampai 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengamini isu keberlanjutan pengelolaan fiskal menjadi sentimen dalam negeri yang melemahkan rupiah. Dia yakin sentimen itu hanya bersifat sementara, karena fundamental ekonomi RI baik-baik saja.

"Masalah persepsi sustainabilitas fiskal ke depan itu membuat sentimen kemudian menjadi tekanan nilai tukar rupiah," kata dia.

"Fundamentalnya ke depan rupiah akan menguat, cuma pergerakan dari bulan ke bulan tergantung dari sentimen-sentimen ini," kata Perry melanjutkan.

Ekonom Universitas Diponegoro Wahyu Widodo mengatakan isu pengelolaan fiskal memberikan dampak psikologis pada kepercayaan pasar. Dia menilai program-program Prabowo dianggap ekspansif, namun belum terlihat jelas adanya rencana peningkatan penerimaan negara.

"Secara teoritis, defisit APBN masih aman karena masih di bawah 3%, tetapi jika dilihat dari defisit tahun sebelumnya yang sudah rendah, kenaikan target defisit 2025 menimbulkan banyak spekulasi pasar terutama terkait dengan APBN transisi yang untuk pemerintah baru," kata dia.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono membantah rumor bosnya akan merevisi Undang-Undang Keuangan Negara sehingga batasan defisit bisa dikerek naik dari semula 3% terhadap PDB.

Dia menegaskan bahwa Prabowo sebagai Presiden terpilih RI 2024-2029 tidak akan menambah utang negara hingga 50% dari PDB. Thomas mengungkapkan Prabowo hingga saat ini belum menetapkan target khusus untuk tingkat utang dan akan mematuhi batasan hukum terkait ukuran-ukuran fiskal.

"Penting untuk dicatat bahwa itulah mengapa Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," kata Thomas.