Tidak Terdaftar, Siap-siap Tak Bisa Beli LPG 3 Kg Tahun Depan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini mulai melakukan pendataan terkait konsumen yang berhak mengonsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kg. Alasannya, tak lain untuk menyalurkan LPG subsidi lebih tepat sasaran.

Pendataan sudah dilakukan sejak Januari 2023 dan hingga akhir Juni ditargetkan sudah mencakup 138 kabupaten/kota di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Konsumen yang membeli LPG 'melon' ini pun harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau identitasnya dicatat oleh penjual. Kegiatan ini akan terus dilanjutkan sampai akhir tahun.

Dengan dilakukannya pendataan dari tahun ini, maka ditargetkan mulai tahun depan pembelian LPG 3 kg sudah berbasis pada orang atau penerima yang berhak.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

"Iya kurang lebih begitu," jawab Tutuka saat ditanya apakah artinya mulai 2024 konsumen yang berhak membeli LPG bersubsidi ini hanya konsumen yang sudah terdaftar, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah akan memberikan toleransi bila warga ada yang masih ingin membeli LPG 3 kg namun belum terdaftar, masih bisa diperkenankan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu.

"Kan sudah terdata di sini, kan tahu jadinya. Kalau nggak terdata ya daftar lagi. Kalau tahun depan ada lolos, tahun ini nggak kena (terdaftar). Tahun depan dikasih toleransi untuk bisa mendaftar," tambahnya.

Lebih lanjut, Tutuka mengatakan bahwa data masyarakat yang menjadi acuan adalah data dari Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Itu analisis dari P3KE tadi jadi kita punya desil 1, 2, 3, 4 sampai berapa itu nanti kita potong desil mana yang butuh. Kan P3KE punya sejarah data yang lama, dulunya BKKBN, zaman lama, Orde Baru. Itu yang dari data itu kita satukan ini desil mana yang berhak," jelasnya.

Tutuka juga menyebutkan bahwa pihaknya bersama dengan PT Pertamina (Persero) sudah menerapkan proses registrasi atau pencatatan konsumen yang berhak menerima LPG 3 KG mulai Januari 2023 lalu.

Hingga akhir Juni 2023, pencatatan konsumen LPG ditargetkan telah mencakup 138 kota/kabupaten di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

"Implementasi Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat target selesai Juni 2023, yang mencakup 138 Kota/Kabupaten," jelas Tutuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Migas KESDM, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pendataan konsumen LPG 3 kg ini akan dilanjutkan ke wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, yang mana target selesai pada Juli 2023 sebanyak 273 kota/kabupaten.

"Kemudian implementasi di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, target selesai Juli 2023 mencakup 273 kota/kabupaten," tambahnya.

Sebelumnya, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengungkapkan bagi yang belum teregistrasi dalam data P3KE yang menjadi acuan untuk pembelian LPG 3 kg, bisa dilakukan di sub penyalur resmi LPG 3 kg oleh PT Pertamina (Persero).

"Itu nanti dilakukan di sub penyalur (pangkalan), dan melakukan registrasi nanti sub penyalur. Masyarakat tidak perlu khawatir, cukup menunjukkan identitas diri (KTP) untuk di cross check dengan data P3KE, bila tidak terdaftar di P3KE akan kita input datanya," kata Irto.

Dia mengatakan, masyarakat hanya perlu membawa identitas diri dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Nantinya akan dilakukan pencocokan data dengan data P3KE di sub penyalur tersebut.

"(Diperlukan) KTP dan KK, betul (registrasi) di sub penyalur," tambahnya.

Namun yang pasti, sampai saat ini belum diberlakukan syarat terdaftar dalam data P3KE untuk mendapatkan LPG 3 kg. Irto mengatakan saat ini masyarakat bisa membeli LPG 3 kg di Sub Penyalur resmi tanpa pencocokan dengan data P3KE.

"(Sekarang) pembelian masih seperti biasa," tutupnya.