Apakah Homoseksualitas Tergolong Penyakit Jiwa? Ini Penjelasannya (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Apakah Homoseksualitas Tergolong Penyakit Jiwa? Ini Penjelasannya - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Dalam arsip New York Times, APA menyatakan “tak akan lagi memaksakan sebuah label kepada individu-individu yang menyatakan dengan tegas bahwa dirinya baik-baik saja, dan tidak menunjukkan suatu kerusakan apapun dalam bersosialisasi di lingkungannya.” 

Lebih jauh lagi, APA mengadopsi sebuah resolusi yang menyayangkan tindak diskriminasi terhadap kaum homoseksual di berbagai ranah kehidupan, antara lain perumahan, pekerjaan, dan perizinan. 

APA “mendukung dan mendorong penerapan hak-hak sipil berdasarkan revisi undang-undang tingkat lokal, negara bagian, dan federal, yang akan menjamin warga homoseksual mendapat perlindungan yang sama dengan warga lainnya.”

Aktivis homoseksual di New York yang tergabung dalam National Gay Task Force mengapresiasinya dengan menyebut keputusan APA sebagai “kemenangan terbesar kaum homoseksual”, sebab “mendiagnosa homoseksualitas sebagai penyakit yang telah menjadi landasan penindasan kaum kami.” 

Keputusan APA belumlah sempurna. Mereka baru benar-benar mencoret homoseksualitas dari DMS pada tahun 1987 tanpa embel-embel, keterangan khusus, atau istilah pengganti. Namun keputusan dan sikap lembaga APA dipuji oleh para pegiat hak asasi manusia seantero AS dan dunia, karena melahirkan perjuangan menuntut kesetaraan bagi kaum homoseksualitas dalam skala yang lebih masif lagi. 

Dua tahun kemudian, lebih tepatnya pada bulan Januari 1975, Asosiasi Psikolog Amerika secara resmi menyatakan dukungannya pada kebijakan APA. Mereka bersepakat bahwa homoseksualitas tidak menyiratkan adanya penurunan kemampuan penilaian seseorang, juga dalam menjaga stabilitas emosi maupun kemampuan sosial dan vokasi secara umum. 

 

Terkait masih adanya diskriminasi di ruang publik dan banyak bidang, Asosiasi Psikologis Amerika turut menyesalkannya. Mereka mendukung dan mendesak diberlakukannya undang-undang terkait hak-hak sipil di segala tingkat, agar kaum homoseksual mendapat jaminan perlindungan yang sama yang orang lain dapat, tanpa memandang ras, kepercayaan, wana kulit, dan lain-lainnya. 

Sigmund Freud, pendiri aliran psikoanalis yang amat legendaris di bidang ilmu psikologi, sesungguhnya telah menyatakan di tahun 1935 bahwa homoseksualitas bukanlah penyakit, dan tak mendukung usaha-usaha penyembuhan terhadapnya. Salah satu pertimbangan APA dan lembaga pengkaji psikologi AS juga mendasarkan kebijakannya pada pendapat Freud. 

Usai lembaga psikiatri dan psikologi terkemuka AS menyatakan sikapnya, undang-undang yang mengkriminalisasi homoseksual direvisi di sejumlah kota di AS dan negara lain. Pemerintah Australia Selatan mengadopsinya pada tahun 1975. Wilayah Ibu Kota Australia meniru di tahun 1976. 

Pada tahun 1977, Provinsi Quebec, Kanada, menjadi yurisdiksi pertama yang lebih besar dari kota atau kabupaten di dunia yang melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual di sektor publik dan swasta. 

Untuk pertama kalinya juga sejumlah orang gay bisa duduk di pemerintahan di Amerika Serikat. Pada tahun 1977, Harvey Milk, seorang pria gay yang aktif secara politik, terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas di San Francisco. Milk dan walikota San Francisco, George Moscone dibunuh setahun setelahnya. 

Komunitas LGBT, terutama di San Fransisco, otomatis menumpahkan amarah di jalanan. Kejadian itu justru memperkuat solidaritas LGBT seantero AS. 

Sepanjang dekade-dekade berikutnya, akvitis LGBT di berbagai negara juga kian menancapkan daya tawar dan memetik hasil dari perjuangan atas hak-hak sipil, terutama setelah institusi psikiatri dan psikologi terkemuka di negara yang bersangkutan tak lagi mengkategorikan homoseksualitas sebagai sebuah penyakit.