Siap-Siap, Investor Bitcoin dan Uang Kripto Lainnya Bakal Kena Pajak

Naviri Magazine - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mendalami potensi pengenaan pajak di mata uang kripto seperti Bitcoin Cs. Hal tersebut seiring 'demam' investasi cryptocurrency tengah melanda dunia, maupun di Indonesia.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya tengah berdiskusi untuk memajaki Bitcoin Cs. Apalagi investasi di aset kripto memberikan banyak keuntungan. Misalnya berinvestasi dengan nominal Rp1 juta bisa bertambah menjadi Rp3 juta.

 

"Pada waktu investasi tadi bertambah lebih besar, investasi Rp1 juta bertambah menjadi Rp3 juta. Jadi ada keuntungan di investor Rp2 juta. bagaimana memajakinya?" katanya kepada wartawan di Jakarta.

 

Meski begitu, DJP harus harus mencermati apakah hasil investasi sebesar Rp3 juta tersebut bisa ditukarkan dalam bentuk uang. Jika serupa dengan investasi konvensional lainnya, artinya ada penghasilan yang bisa dikenakan pajak.

"Nanti kita apakan? Oh memajakinya begini, nanti kita potong atau kita pungut misalnya. Jadi kami sekarang sedang betul-betul mendalaminya. Jadi bagaimana pemajakannya yaitu sama seperti penerima penghasilan yang lain," ungkapnya.

 

Di sisi lain, DJP perlu melihat model bisnis yang ada di cryptocurrency. Sebab undang-undang (UU) yang bisa diterapkan adalah UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

 

"UU PPN pasti yang dikenakan adalah barang dan jasa yang masuk ke daerah pabeanan. Pertanyaannya apakah kripto ini termasuk barang dan jasa? Apakah dia ini sebagai pengganti uang atau bukan? Kalau pengganti uang berarti bukan kena pajak," ujar dia.

 

"Kemarin saya diskusi mengenai kripto, bagaimana kita melakukan pemajakan? Karena logikanya kripto sama seperti kita melakukan investasi, ada titik masuk dan ada titik kita menjual. Ini yang kami pahami sementara waktu," pungkas Suryo.