Presiden Irak: Uang Hasil Kekayaan Minyak Sebesar Rp 2.154 Triliun Dicuri Sejak Invasi AS

Naviri Magazine - Presiden Irak Barham Salih memperkirakan sekitar USD150 miliar (Rp2.154 triliun) telah diselundupkan keluar dari Irak dalam kesepakatan korup sejak invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak pada 2003.

"Dari hampir seribu miliar dolar yang dihasilkan dari minyak sejak 2003, diperkirakan USD150 miliar (Rp2.154 triliun) telah diselundupkan keluar dari Irak," kata Salih dalam pidato yang disiarkan televisi.

Pernyataan itu muncul saat Presiden Irak mengajukan draf Undang-Undang Pemulihan Dana Korupsi ke Parlemen Irak.

"Rancangan undang-undang berusaha untuk memperkuat kekuatan bangsa Irak untuk memulihkan uang yang dicuri dalam kesepakatan korup, untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang korup dan membawa mereka ke pengadilan," terangnya.

Dia mendesak anggota parlemen Irak untuk membahas dan menyetujui undang-undang yang diusulkan "untuk membantu mengekang momok berbahaya yang telah merampas rakyat kami untuk menikmati kekayaan negara mereka selama bertahun-tahun."

Salih mengatakan uang yang dicuri akan cukup untuk meningkatkan keuangan Irak secara signifikan.

Menurut Salih, undang-undang tersebut akan berupaya memulihkan dana yang disalahgunakan melalui kerja sama pemerintah lain dan dalam kemitraan dengan badan-badan internasional.

"Di sini saya tegaskan kembali seruan Irak, yang sebelumnya telah kami keluarkan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk pembentukan koalisi internasional untuk memerangi korupsi di sepanjang garis koalisi internasional melawan ISIS," tegasnya.

Salih mengatakan tantangan korupsi tidak kalah berbahayanya dengan terorisme.

“Terorisme hanya bisa dihilangkan dengan menguras sumber pendanaannya yang berbasis uang korupsi sebagai ekonomi politik yang penuh kekerasan,” tambahnya.

Sejak 2019, ratusan orang telah tewas dalam protes kekerasan di seluruh Irak terhadap korupsi pemerintah, pengangguran dan kurangnya layanan dasar, termasuk listrik dan air bersih, karena negara tersebut telah gagal mencapai stabilitas setelah beberapa dekade sanksi dan perang.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mengamati penarikan pasukan AS dari Irak karena pasukan keamanan negara itu tumbuh lebih baik dan ancaman ISIS berkurang. Kedua negara mengumumkan dalam pernyataan bersama pada April lalu.

AS saat ini memiliki sekitar 2.500 pasukan di Irak yang berfokus pada misi untuk mengalahkan ISIS sebagai bagian dari Operation Inherent Resolve, koalisi global untuk mengalahkan sisa-sisa kekhalifahan ISIS yang menguasai sebagian Irak dan Suriah.

Pernyataan gabungan AS-Irak mengatakan pasukan sekarang telah bergeser ke tugas pelatihan dan penasehat, "dengan demikian memungkinkan untuk pengerahan kembali pasukan yang tersisa dari Irak.”