Kritik Penggunaan Pajak, Rocky Gerung: Persiapan Supaya Ada Uang Meneruskan 3 Periode
https://www.naviri.org/2021/05/kritik-penggunaan-pajak-rocky-gerung.html
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXu05NCMa9Az7N9cviNGnW74OuBdm8buFPnBiChuPJtb-YhCeG5S-GYtYo9w-_g6z53Q6ehde3zDOFK3FM-GLzUdaN9nIwh6364Lrjw0087dLQ_HG9jXrdTAlJv_aSGYAgT71WKqUNeyc/s16000/Rocky+Gerung.jpg)
Naviri Magazine - Pengamat politik, Rocky Gerung memberi kritik keras soal pajak di Indonesia yang menurutnya tidak dimanfaatkan secara beradab.
Rocky menuding bahwa pajak di Indonesia tidak lagi digunakan untuk memperbaiki peradaban, namun justru dipersiapkan untuk korupsi dalam rangka memodali jabatan tiga periode.
Pernyataan itu dapat dilihat dalam video berjudul ‘Siap-Siap Saja! Sandal Jepit, Pintu dan Jendela Juga Dipajaki’ yang ditayangkan Rocky Gerung Official pada Kamis, 27 Mei 2021.
Awalnya, Rocky Gerung menyinggung bahwa pajak adalah hukum yang paling cepat berubah karena disesuaikan dengan perkembangan ekonomi serta daya beli dan daya hidup masyarakat.
“Tapi sekaligus, pajak itu semacam cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Karena kita dirampok oleh negara kan,” kata Rocky.
Akan tetapi, Rocky mengatakan bahwa masyarakat mengizinkan ‘perampokan’ itu demi membiayai peradaban.
“Tapi musti dibuktikan bahwa peradabannya tumbuh. Ini peradaban gak tumbuh. Masyarakat terbelah, disparitas naik tinggi, gini ratio kita memburuk segala macam, utang bertumpuk-tumpuk, tax ratio tinggal 8 persen,” ungkapnya.
Menurut Rocky, masalah-masalah ini seharusnya menjadi ukuran bahwa pajak kita tidak efisien atau tidak dimanfaatkan secara beradab.
“Jadi bukan untuk mempertahankan peradaban, tapi justru untuk periapan korupsi supaya ada uang meneruskan tiga periode di 2024,” tandasnya.
Rocky Gerung mengatakan ini sebagai respons terhadap kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menurutnya tidak adil.
Rocky menyebutkan beberapa kebijakan seperti dipermudahnya tax amnesty, dinaikkannya tarif Pajak Penghasilan (PPH), dan lain-lain.
Adapun isu soal perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode memang sempat berhembus beberapa waktu yang lalu.
Akan tetapi, Presiden Joko Widodo telah membantah hal tersebut dalam beberapa kesempatan.
Dalam pernyataan terbarunya soal hal ini pada Senin, 15 Maret 2021, Jokowi menegaskan bahwa sikapnya soal jabatan tiga periode tidak akan berubah.
“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” kata Jokowi, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.