Dewas Mengaku Tak Bisa Intervensi Penonaktifan 75 Pegawai KPK

Naviri Magazine - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak bisa mengintervensi penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Namun, upaya memberantas rasuah dipastikan tetap dilakukan. 

"Teknis pro justitia bukan domain kami sebagai Dewas," kata anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji. 

Meski begitu, Indriyanto memastikan Lembaga Antirasuah tidak mengendurkan penegakan hukum melawan korupsi. Mulai dari penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan "Ini sudah berjalan dan tanpa kekhawatiran dalam kondisi apapun," ujar dia. 

Pelaksana tugas juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan surat penonaktifan 75 pegawai itu disebar pada Selasa (11/5). Lembaga Antikorupsi itu mengeklaim penonaktifan pegawai menjadi kesepakatan bersama antara KPK dan Dewas. 

"Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh pimpinan, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural," ujar Ali. 

Indriyanto menilai penonaktifan 75 pegawai Lembaga Antirasuah tidak melanggar hukum. Pimpinan KPK dianggap mengambil langkah yang benar. 

"Ini prosedur hukum yang wajar atau layak, yang sama ditempuh oleh kementerian atau lembaga lainnya. Demikian juga halnya dengan KPK," kata Indriyanto. 

Menurut dia, penyerahan tugas 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) bukan bagian dari penonaktifan. Pembebastugasan 75 pegawai itu demi kepastian hukum. 

"Itu terbatas dan harus dimaknai hanya terhadap pegawai tidak memenuhi syarat yang memegang jabatan struktural atau yang disamakan saja," ujar Indriyanto. 

Indriyanto mengatakan penanganan kasus bakal semakin ruwet jika status 75 pegawai itu tidak jelas. Pasalnya, pegawai Lembaga Antikorupsi harus berstatus aparatur sipil negara (ASN). 

"Karenanya memang (harus) diserahkan sementara kepada atasan langsung," tutur Indriyanto.