Busyro Muqoddas: KPK Tempat Kumpul Muslim, Kristen, Hindu dan Budha yang Saleh
https://www.naviri.org/2021/05/busyro-muqoddas-kpk-tempat-kumpul.html
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1H5Oa69cJ1I45J1uuplZELSQOPF3pIOuNoebz41oQuxACGIzW1c_k2tTFFL9o_9PfNA44n2jqn6XEvmY7ggkS0kI_hFTpiKrzd5gRDGvcAwnxL0Wi2y2IpmvODAJ20haQXDRat334Wa0/s16000/Busyro+Muqoddas.jpg)
Naviri Magazine - Pernah menjabat selama empat tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas memastikan tidak ada militansi bernafas agama tertentu di dalamnya.
”Saya bersaksi, selama 4 tahun di sana dan selama itu saya terus menjalin hubungan yang sangat lekat dengan teman-teman di KPK, itu tidak ada militansi bernafas agama tertentu itu tidak ada, sama sekali tidak ada," ujar Busyro dalam diskusi virtual bertema Nasib KPK, Polemik Tes Wawasan Kebangsaan dan Muatan Pelecehan Perempuan yang ditayangkan melalui akun YouTube JIB Post.
Menurut Busyro, hubungan lintas agama di KPK sangat kompak. KPK tempat berkumpulnya Kristen yang saleh, Hindu yang saleh, Islam yang saleh, dan Budha yang saleh.
Dia mengaku telah lama mendapat informasi terkait adanya isu KPK yang dijadikan sebagai markas militansi taliban. Bahkan, ia mendapat informasi bahwa beberapa waktu belakangan KPK dikuasai sejumlah pegawai yang beragama Islam. Padahal, kata Busyro, isu tersebut sama sekali tidak benar.
"Ya bagaimana yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan, isu itu antara lain disebarkannya, ditebarkannya bahwa KPK itu menjadi markas dari militansi Taliban, seakan-akan dikuasai oleh pegawai yang Islam saja," ungkapnya.
Lebih lanjut, Busyro juga mengkritisi seleksi pimpinan KPK yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal itu, menurut Busyro, tentu didasari atas asumsi bahwa KPK rawan gerakan radikal. Hal itu, kata Busyro, mengandung proses politisasi yang tidak beradab.
"Nah jadi ini rangkaian yang menarik mengapa saya sebutkan ada proses-proses politik politisasi yang tidak mengandung adab sama sekali. Yang kemudian, yang terakhir diikuti dengan proses alih status sekarang ini berdasarkan Perkom Pimpinan KPK yang sekarang ini," ujarnya.