Rocky Gerung: Juliari Mencuri Hak Pemulung, Ditukar KTP Sama Mensos Risma

Naviri Magazine - Pengamat politik, Rocky Gerung melempar kritikan pedas untuk Menteri Sosial Tri Rismaharini yang diketahui mencetuskan program baru yakni memfasilitasi kelompok marjinal agar bisa memiliki KTP dan rekening Bank.

Dalam video berjudul "RT-RW DI DKI TERPAKSA NEKAD TEGUR MENSOS RISMA", Rocky Gerung mengungkit sosok Juliari P Batubara yang posisinya digantikan oleh Mensos Risma karena melakukan korupsi dana Bansos.

Rocky Gerung mengatakan, seharusnya Mensos Risma bukan memberikan fasilitas semacam itu. Namun, lebih membenahi sistem penyaluran Bansos di kementeriannya sendiri.

"Mestinya itu yang dibenahi Mensos bahwa pemulung tidak menerima Bansos karena manipulasi aparat Mensos. Bukan malah beri KTP," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung kemudian mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi yang bertanggung jawab atas seluruh menteri menegur Mensos Risma karena sudah menimbulkan adanya kekacauan.

"Presiden mestinya udah tegur. Udah 2 bulan gak ada Perubahan. Ditegur RT RW negur. Presiden mesti malu (Risma ditegur RT RW DKI Jakarta)," tegas Rocky Gerung.

Rocky Gerung lantas mempertanyakan kemampuan menteri-menteri Presiden Jokowi.

"Jadi, menteri sebelumnya nyolong hak pemulung, sekarang menteri pengganti menggantinya dengan KTP. Jadi bayangkan di tingkat kabinet begini kemampuan, kasitas, lalu apa pentingnya ada menteri di kabinet wong konsepsinya gak ada." tandas keras Rocky Gerung.

Hersubeno Arief selaku rekan diskusi Rocky Gerung lalu menyinggung soal jabatan Mensos Risma sebelumnya yakni Wali Kota Surabaya. Kata dia, barangkali Mensos Risma masih belum paham karena selama ini bekerja di sektor regional.

Rocky Gerung menimpali hal itu dengan mengatakan seharusnya tidak menjadi masalah. Sebab, Mensos memiliki staf yang seharusnya mengarahkan.

Hanya saja, saat ini Rocky Gerung melihat staf Mensos diam saja. Bahkan bisa jadi cenderung tertawa melihat Mensos Risma yang kata dia banyak melakukan hal-hal konyol.

"Ya itu soal yang bisa diatasi oleh stafnya. Tapi staf menteri yang sekarang membiarkan. Artinya ada juga permainan politik di dalam. Stafnya ingin mencelakakan menteri. Menteri ditegur, stafnya ketawa-tawa," tukasnya.

Sebelumnya dikabarkan Kemensos memfasilitasi kelompok marjinal di DKI Jakarta agar bisa memiliki kartu identitas dan rekening bank.

"Untuk DKI Jakarta target kita 1.600 orang, sehari 100 orang," kata Mensos Risma dikutip dari Antara.

Mensos Risma mengatakan, program itu nantinya juga akan dilakukan di berbagai daerah, khususnya daerah yang terdapat Balai Kemensos. Hal itu dilakukan Mensos Risma karena untuk menerima bantuan dari pemerintah, dibutuhkan kartu identitas sesuai dengan alamat dan KTP.

"Kepemilikan kartu identitas atau KTP menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP," kata Mensos Risma.

"Dengan demikian maka kita bisa akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan yang sebetulnya karena tidak ada rumah. Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya," sambung eks Wali Kota Surabaya itu.