Banjir Kalsel, Pengamat: Rusaknya Alam Akibat Politik Rente, Perusahaan Perusak Harus Tanggung Jawab!

Naviri Magazine - Pengamat lingkungan Zainal Muttaqin turut menyoroti banjir bandang di beberapa kawasan di Kalimantan (Kalsel) Selatan beberapa hari terakhir ini.

Ia menduga terjadinya banjir bandang di di sembilan kabupaten Kalsel disebabkan pembangunan perusahaan tambang dan kelapa sawit yang tidak terkontrol oleh pemerintah.

Demikian disampaikan aktivis Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) itu saat dihubungi di Jakarta.

“Saya sepakat kebanjiran di Kalimantan Selatan ini soal industri ekstraktif tambang dan sawit, politik rente yg sudah mengeksploitasi puluhan tahun tidak terkontrol pemerintah,” ujar Zainal.

Apalagi, kata mantan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ini setelah disahkannya UU Cipta Kerja atau Ciptaker memperparah perusakan lingkungan.

“Berkaca pada omnibus law, justru memperparah karena menghilangkan amdal dalam proses investasi,” tandas Zainal.

Sememtara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menduga banjir bandang di Kalimantan Selatan disebabkan lantaran hutan yang dibabat habis.

Mardani menyebut, bahwa hal tersebut tidak lepas dari perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan.

“Jika hujan terjadi banjir besar dan luas karena hutan gundul dibakar. Evaluasi menyeluruh perusahaan-perusahaan yang berdampak lingkungan,” ujar Mardani melalui akun Twitternya.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah menindak tegas perusahaan tersebut untuk menyelamatkan lingkungan Kalimantan.

“Perlu langkah strategis untuk menyelamatkan Kalimantan oleh pemerintah pusat karena di saat kemarau terjadi bencana kebakaran hutan,” kata dia.

Sebelumnya, dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo, banjir di Kalsel adalah yang terbesar selama 50 tahun terakhir.

Presiden juga menyebut bahwa hujan deras 10 hari berturut-turut membawa air di Sungai Barito meluap.

Sungai dengan daya tampung 230 juta meter kubik itu sudah tidak bisa lagi menampun debit udara yang mencapai 2,1 miliar kubik.

Menanggapi hal itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menyesalkan pernyataan Presiden Jokowi. Pasalnya, Jokowi hanya menyebut penyebab banjir adalah curah hujan.

“Kalau hanya menyalahkan hujan mending enggak usah ke sini,” kata Kisworo.

Kisworo penilaian kedatangan Jokowi ke lokasi banjir Kalsel semestinya menjadi momen untuk berani memanggil pemilik perusahaan tambang, hutan tanaman industri (HTI), dan hak pengusahaan hutan (HPH).

“Dan kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil,” kata dia.