Kejar Terus! Pemerintah Minta Lapindo Lunasi Utang, Tunai

Naviri Magazine - Pemerintah tengah mengejar utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya milik keluarga Bakrie. Pemerintah ingin mereka untuk membayar utang secara tunai.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan dalam upaya menagih utang kepada perusahaan Bakrie, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

"Itu nanti kalau sudah ada kesimpulan kita mulai mengambil action. [...] Yang kita minta sekarang ini adalah pembayaran tunai. Pembayaran tunai opsi pertama bagi kami," jelas Isa.

Seperti diketahui, pada Maret 2007 perusahaan konglomerasi Bakrie itu memperoleh pinjaman Rp 781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah (dana talangan) sebesar Rp 773,8 miliar. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%. Sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1.000 per hari dari nilai pinjaman.

Kala perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil empat kali sehingga tidak perlu membayar denda. Atau Lunas pada 2019 lalu.

Nyatanya, semenjak uang negara dicairkan melalui perjanjian PRJ-16/MK.01/2015 mengenai Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mencicil satu kali.

Pihak Lapindo baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar Rp 5 miliar dari total utang Rp 773,8 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya harus mengembalikan uang negara sebesar Rp 1,91 triliun.

Pengembalian uang negara itu merupakan pokok, bunga, dan denda yang harus dibayar Lapindo atas pinjaman dana talangan akibat luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.

Kendati demikian, Isa tidak memberikan keterangan lebih lanjut, perihal progres pembayaran utang perusahaan kolongmerasi milik Bakrie tersebut. Yang jelas, pemerintah terbuka untuk beberapa opsi agar Lapindo bisa melunasi utangnya.

Menurut Isa, Lapindo juga sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah, untuk bisa melunasi utangnya dengan pemberian aset yang Lapindo miliki.

"Yang jelas aset yang di wilayah terdampak yang mereka tawarkan pertama. Kita akan lihat, evaluasi dan sebagainya. Kalau kemudian nilai ada, nilainya cukup gak masalah, kita ambil juga. Kalau tidak mencukupi, kita menghendaki cara-cara lain termasuk yang kita minta sekarang dengan pembayaran tunai," jelas Isa.