Kaleidoskop 2020: Moeldoko Sindir Gatot Nurmantyo hingga Ribut Soal Habib Rizieq (Bagian 1)

Naviri Magazine - Rentetan peristiwa di tahun 2020, tak lepas dari politik. Masa pandemi COVID-19 tidak hanya menyedot perhatian pemerintah terhadap aspek kesehatan dan ekonomi. Tapi juga tokoh – tokoh non partai politik yang getol menyerang kebijakan pemerintahan saat ini.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, seakan menjadi tameng mewakili Istana. Sepanjang tahun ini, media merangkum pernyataan Moeldoko yang kemudian menjadi polemik pro dan kontra dalam menanggapi sejumlah isu di antaranya:

Jelang Habib Rizieq Pulang

Moeldoko langsung bereaksi ketika wartawan menanyakan kabar kepulangan Rizieq ke Tanah Air, awal Februari lalu. Menurut dia, kepulangan pemimpin Front Pembela Islam itu tidak sama sekali dihalangi oleh pemerintah. Pernyataan Moeldoko itu juga gamblang disampaikan lewat akun Youtube milik Deddy Corbuzier.

Lewat ucapan Moeldoko dikatakan, tidak ada larangan masuk oleh pihak Imigrasi maupun rumor bakal diperiksa oleh Kejaksaan sepulangnya dari Arab Saudi.

“Pertanyaannya, dicegah oleh pemerintah? Dicek juga enggak ada. Apa enggak berani pulang? Ada dua persoalan atau antara enggak berani pulang atau dicegah. Pulang mah pulang saja kalau berani,” kata Moeldoko.

Saat itu, mantan Panglima TNI ini bilang, energi sejumlah kelompok masyarakat sudah habis membahas kepulangan Rizieq.

“Intinya gitu jadi jangan habis energi di situ banyak urusan lain yang harus dipikirkan oleh kami,” sambung Moeldoko.

Moeldoko vs Gatot

Munculnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai kelompok oposan pemerintah membetot perhatian Moeldoko. Moeldoko menyebut kelompok tersebut hanya diisi orang – orang dengan berbagai kepentingan. Termasuk juniornya di militer Gatot Nurmantyo, yang juga pernah menjabat Panglima TNI.

Moeldoko mencium gerakan – gerakan KAMI yang diinisasi oleh Gatot Nurmantyo Cs sedang mencoba menganggu stabilitas politik.

“Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” ujar dia Oktober lalu.

Pernah menduduki jabatan tinggi di militer, Moeldoko sepertinya paham, KAMI sudah membawa kepentingan politik. Pemerintah pun, kata dia, menjamin setiap orang maupun kelompok menyampaikan aspirasi di muka umum.

“Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya,” ungkap Moeldoko.

Polemik Moeldoko yang Minta Kejujuran Rumah Sakit

Tiba – tiba saja pernyataan Moeldoko mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, pernyataan itu terkait banyaknya isu rumah sakit memvonis semua pasien yang meninggal dengan status terinfeksi COVID-19 agar mendapatkan anggaran dari pemerintah. Moeldoko minta kejujuran Rumah Sakit ketika mengabarkan pasien COVID ke publik.

“Jadi semua perlu didefinisikan semua kematian. Agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu,” kata Moeldoko, Oktober lalu.

“Ada orang diperkirakan COVID terus meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif. Ini kan kasihan, ini contoh-contoh agar kita harus bisa diperbaiki,” sambung dia.

Pernyataan itu kemudian menimbulkan kecaman dan perbincangan, terutama di kalangan Ikatan Dokter Indonesia.

Hanya saja, Kantor Staf Presiden membantah, kalau Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, pernah menyebut rumah sakit mencari untung dengan menetapkan status COVID-19 terhadap pasien yang meninggal. Apalagi mencari untung dengan menetapkan pasien sebagai suspek Corona.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dany Amrul Ichdan mengatakan itu, dalam diskusi Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Senin 5 Oktober 2020.

“Tidak ada maksud Pak Moeldoko untuk menuduh katakan rumah sakit mencari untung,” kata Dany memberi penjelasan.

Dany mengatakan, pihaknya memahami ada pasien yang meninggal karena COVID-19 dan ada juga karena menjadi penyebab. KSP, kata Dany, memahami bahwa rumah sakit sudah bekerja dengan baik. Buktinya, angka kesembuhan yang ada saat ini hingga di atas 70 persen. 

Menurut Dany, yang disinggung Moeldoko adalah pasien yang probable COVID-19 itu harus disampaikan dengan jelas. Dia memahami, di rumah sakit memiliki manajemen yang ketat, hingga ke pengajuan klaim. Maka pengajuan itu nantinya juga akan diverifikasi lagi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Kami yakin semua proses sudah berjalan dengan baik sesuai kode etik dan juga manajemen rumah sakit. Pengajuan klaim ini juga diverifikasi oleh BPJS. Jadi apabila klaim yang tidak proporsional maka itu tidak dibayarkan,” ujar Dany.

Moeldoko dan Pemberian Sepeda Lipat

Pemberian sejumlah sepeda lipat dari selebritas Daniel Mananta kepada Presiden Jokowi dibantah. Moeldoko menyebut, sepeda yang awalnya untuk mempromosikan karya anak bangsa itu awalnya disebut untuk RI 1. Hanya saja, Moeldoko menyebut pemberian itu untuk lembaganya.

“Sepeda itu untuk KSP. Bukan untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi juga kaget mendengar ini,” kata Moeldoko, Oktober lalu.

Kantor Staf Presiden pun berencana 15 sepeda dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Takutnya, hal itu dianggap gratifikasi. Jika sudah melalui aturan dan dilaporkan kemudian mendapat penilaian oleh komisi antikorupsi, rencananya juga sepeda tersebut bakal dibagikan ke masyarakat di daerah.

“Sepeda itu bukan untuk kantor KSP, tidak. Sepeda ini akan diberikan ke anak-anak, ke daerah-daerah, bisa kita lomba-lomba untuk anak muda kita hadiahnya sepeda itu,” katanya.

Baca lanjutannya: Kaleidoskop 2020: Moeldoko Sindir Gatot Nurmantyo hingga Ribut Soal Habib Rizieq (Bagian 2)