Pengamat Politik: Demonstrasi Besar Terjadi sebagai Akumulasi Kekecewaan Pada Pemerintahan Jokowi

Naviri Magazine - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan bahwa aksi demonstrasi di berbagai penjuru Indonesia yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat terkait penolakan terhadap omnibus Law Cipta kerja harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan presiden Jokowi.

Terlebih lagi, terkait cara pemerintah dengan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan penolakan Jika perlu dijadikan warning.

“Ini sinyal penting, warning penting kepada pemerintahan Pak Jokowi bahwa keresahan ini enggak bisa diselesaikan dengan cara menangkap orang seperti sekarang,” ujar Ray Rangkuti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Smart FM bertajuk “Omnibus Law dan Aspirasi Publik”.

Ray menegaskan bahwa kekecewaan masyarakat terhadap proses dan substansi UU Cipta kerja merupakan penyebab utama maraknya aksi demonstrasi. Demikian juga adanya kekecewaan secara menyeluruh pada pemerintahan Jokowi di periode ini juga turut memberikan andil.

“Apa yang menyeluruh itu? Ya ini nggak bisa dilihat semata-mata karena UU omnibus law yang dianggap mengecewakan baik proses maupun substansinya. Tapi juga ada masalah ketika terjadi revisi UU KPK, ada mungkin soal cara pemerintah menangani Covid-19 orang begitu kecewa, ada unsur ekonomi yang memang makin hari makin keliatan sulit,” urai Ray Rangkuti.

 “Nah ditambah dengan proses pembahasan UU Cipta Kerja yang secara proses maupun substansi mengecewakan banyak pihak,” sambungnya.

“Jadi, kumulasi itulah yang mengakibatkan demonstarsi begitu besar baik dari skala lokasi maupun secara massa,” kata Aktivis 98' itu.

Turut hadir juga dalam acara tersebut, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut antara lain Tenaga Ahli Utama Bidang Hukum Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan; pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti; Litbang Kompas, Yohan Wahyu; dan pengamat komunikasi politik UPH, Emrus Sihombing.