Buruh Rokok Mengeluh ke Mahfud MD, soal Cukai Tembakau hingga Omnibus Law

Naviri Magazine - Rombongan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur (FSP RTMM-SPSI Jatim), bersama perwakilan serikat pekerja/serikat buruh lainnya meminta perlindungan langsung kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

Hal ini terkait dengan tekanan akibat rencana kenaikan cukai tembakau, pandemi Covid-19, dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Juru bicara FSP RTMM-SPSI Jatim Santoso menyampaikan langsung kepada Mahfud MD keluhan yang dihadapi selama ini.

Dia mengatakan bahwa buruh di sektor industri hasil tembakau alias buruh rokok sangat tertekan akibat rencana kebijakan kenaikan tarif cukai rokok.

"Kenaikan cukai menjadi musibah karena di masa pandemi Covid-19," ujar Santoso dalam keterangannya.

Itulah sebabnya FSP RTMM-SPSI Jatim memohon kepada pemerintah agar tidak terjadi kenaikan cukai rokok pada 2021, khususnya segmen sigaret kretek tangan (SKT).

Industri ini perlu dilindungi karena termasuk industri padat karya yang bisa membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran di daerah.

Senada, Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji, juga mengatakan bahwa rencana kenaikan cukai tembakau 2021 akan memberatkan petani tembakau.

Pihaknya berencana menemui pemerintah apabila keluhan petani tembakau diabaikan.

Agus mengatakan, petani tembakau telah cukup sengsara dengan adanya kenaikan cukai tembakau 23 persen pada tahun ini dan juga tekanan pandemi. Kenaikan cukai 2020 menyebabkan turunnya serapan industri sebesar 50 persen.

Dia melanjutkan, APTI menantikan langkah baik dari pemerintah untuk membantu para petani dalam masa sulit ini.

"Sekarang bayangkan, kalau cukai naik yang diuntungkan itu kan pemerintah dan industri, petani rugi. Nah, kalau mau dinaikkan lagi, pemerintah dan industri tambah untung petaninya mati semua," imbuh Agus.