Viral! Orang Terkaya RI Kirim Surat ke Jokowi untuk Minta PSBB Dibatalkan

Naviri Magazine - Pemilik Grup Djarum yang juga merupakan orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat itu berisi tanggapannya atas rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Surat tersebut diunggah dalam postingan Instagram Peter F Gontha, Mantan Duta Besar Polandia. Peter menyebutkan bahwa Budi Hartanto mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada bulan ini.

"Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September 2020," demikian tulis @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono. Peter melampirkan surat itu ke dalam 6 slide.

Pemilik Grup Djarum yang juga merupakan orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi rencana Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Surat tersebut diunggah dalam postingan Instagram Peter F Gontha, Mantan Duta Besar Polandia @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu, 12 September 2020. Instagram.com

Postingan Peter Gontha itu lantas berkembang viral. Hingga berita ini ditulis, postingan soal surat Budi Hartono itu telah disukai oleh 2.765 warganet dan menuai 157 komentar.

Dalam surat itu, Budi Hartono menyampaikan ingin memberikan masukan terkait dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB pada Senin pekan depan, 14 September 2020.

Sebelumnya Anies menyebutkan PSBB kembali diberlakukan karena semakin besarnya kasus positif Covid-19 di di DKI Jakarta dan kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat.

Budi Hartono menilai keputusan memberlakukan PSBB itu tidak tepat. Hal itu, menurut dia, tidak efektif untuk menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta. Terbukti, dari lampiran chart suatu negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker.

"Di Jakarta, meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. (Bukti terlampir-Chart B-DKI Jakarta)," demikian tertulis dalam surat Budi Hartono.

Terkait kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi, menurut Budi Hartono, karena pemerintah daerah atau pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.

Ia lalu menyarankan agar pemerintah Indonesia meniru Singapura dengan membangun rumah sakit darurat di Port Singapore. RS dibangun dengan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.

"Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat (kurang dari 2 minggu photo 1-karena memanfaatkan container yang tinggal dipasang Air-con dan tangga)," kata Budi yang juga pemilik Bank BCA ini.

Budi Hartono juga menyuplik data yang ditampilkan oleh Our world in Data, salah satu organisasi terkemuka dalam hal Global Covid Reasearch. Data itu menunjukkan Indonesia, bersama Korea Selatan, Tiwan, Lithuania adalah negara-negara yang disebut berhasil meredam virus Corona.

Namun masih beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya, dan DKI jakarta pada khususnya. Budi Hartono menyampaikan sedikitnya empat langkah perbaikan, yakni:

1. Penegakan aturan dan memberikan sanksi-sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas kepada daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya," kata Budi.

2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber-AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.

4. Perekonomian tetap harus dijaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat kita hingga pandemi berakhir. Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain.

"Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19," kata Budi Hartono.

Hal tersebut, kata Budi, ditunjukkan dalam hasil riset beberapa lembaga survei, misalnya lembaga survei Vox Populi, CPCS dan Indobarometer. "Di mana masyarakat rata-rata di atas 80 persen tidak menghendaki adanya PSBB kembali."

Bisnis mencoba menghubungi Arman W Hartono, anak dari Budi Hartono yang juga Wakil Direktur Utama BCA, tetapi tidak direspons. Begitu juga Staf Ahli Presiden Jokowi Dini Purwono juga tak membalas pesan singkat untuk meminta konfirmasi perihal surat tersebut.