Perlu Tahu! Ada 5 Klaster Covid-19 Jakarta, Perkantoran hingga Rumah Ibadah
https://www.naviri.org/2020/08/perlu-tahu-ada-5-klaster-covid-19.html
![Perlu Tahu! Ada 5 Klaster Covid-19 Jakarta, Perkantoran hingga Rumah Ibadah Perlu Tahu! Ada 5 Klaster Covid-19 Jakarta, Perkantoran hingga Rumah Ibadah, naviri.org, Naviri Magazine, naviri majalah, naviri](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizvYynt2IholOEgJ8ypYiNMYXSjYue9lBPYOwDLUMQLACvHj9SVOFZ0d85QbhwheBFnara575MK90F5_TDXucDDRjeLhwxQ_j_Co4Fecg5lMes2jylo59DVBW5iek8xTXCT-aB_WAe8Rlc/s1600/Virus-Corona-ogk.jpg)
Naviri Magazine - Tim Pakar Satuan tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah, menyebut ada lima jenis klaster Covid-19 di Jakarta. Kelimanya adalah klaster pemukiman, pasar rakyat, perkantoran, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah.
"Paling banyak lokal transmisi dari pemukiman yang di komunitas. Hasil tracing kebanyakan di sana ada 283 klaster," kata Dewi dikutip dalam unggahan YouTube BNPB Indonesia.
Data ini diperoleh dari Dinas Kesehatan DKI. Jumlah pasien Covid-19 yang tercatat hanya kasus aktif sejak 4 Juni hingga 28 Juli 2020. Menurut dia, terdapat 283 klaster pemukiman dengan total 1.178 kasus. Berikutnya 107 klaster pasar rakyat sebanyak 555 kasus dan 90 klaster perkantoran dengan 459 kasus.
Dewi menuturkan, sebelum dimulai PSBB transisi Jakarta, hanya ditemukan 43 kasus Covid-19 untuk klaster perkantoran. Namun, jumlahnya melonjak signifikan menjadi 459 setelah PSBB dilonggarkan sejak 5 Juni 2020."Sembilan kali lebih tinggi," ujar dia.
Kemudian Dinas Kesehatan DKI mencatat temuan 124 klaster fasilitas kesehatan dengan jumlah kasus 799. Di masa PSBB transisi ini muncul sembilan klaster rumah ibadah sebanyak 114 kasus.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang PSBB sekaligus masuk ke masa transisi dimulai 5 Juni. Itu artinya, aktivitas sosial dan ekonomi berangsur diizinkan buka kembali.
Namun, warga tetap harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Regulasi PSBB transisi tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.