PKS soal Reshuffle: Kinerja Terawan dan Yasonna Perlu Dievaluasi

Naviri Magazine - Wacana reshuffle kabinet mengemuka setelah Presiden Jokowi memarahi menterinya dan mengancam akan melakukan perombakan. 

Meski berada di luar pemerintahan, PKS menilai jika Presiden Jokowi jadi melakukan reshuffle, maka ia jangan sampai tersandera dengan kepentingan parpol pendukungnya.

"Reshuffle hak prerogatifnya Presiden. Parpol tidak boleh menyandera Presiden. Justru saatnya Presiden di periode kedua berani untuk mendahulukan rakyat ketimbang kekuatan elite," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. 

Menurut Mardani, wabah virus corona justru makin menunjukkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme para menteri Jokowi. Ia pun memberi catatan ada 3 menteri yang harus dievaluasi. 

Mereka adalah Menkumham Yasonna Laoly, Menkes Terawan Agus Putranto dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

"Menkes, Menkumham dan UMKM di antara yang perlu dievaluasi," lanjut Mardani Ali Sera. 

Lebih lanjut, Mardani juga menyarankan agar Jokowi merampingkan jumlah kementerian dan lembaganya untuk mewujudkan reformasi birokrasi. 

"Makna miskin struktur dan kaya fungsi bisa mulai diwujudkan. Saya bahkan mengusulkan jumlah kementerian tidak sampai 20. Agar koordinasi dan sinergi dapat diwujudkan," tutup dia. 

Dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) soal kinerja para menteri Jokowi yang dirilis Sabtu (4/7), Menkumham Yasonna Laoly merupakan menteri pertama yang diinginkan di-reshuffle sebesar 64,1 persen, lalu Menkes Terawan Agus Putranto 52,4 persen, dan Menaker Ida Fauziyah 47,5 persen. 

Survei dilakukan dengan melibatkan 1.350 responden di 30 provinsi dengan metode penelitian wawancara online atau melalui sambung telepon. Tingkat kepercayaan hasil survei 97 persen dengan margin eror 3,54 persen.