Mantan Penasihat Keamanan AS Sebut Trump Ditertawakan Kim Jong-un

Naviri Magazine - Mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton, menganggap Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, menertawakan Presiden Donald Trump, dan persepsi berlebihan sang presiden atas relasi Washington-Pyongyang selama ini.

Pernyataan itu diutarakan Bolton dalam wawancara perdana di televisi, jelang peluncuran buku kontroversialnya.

Buku berjudul 'The Room Where it Happened' itu mengungkap kelakuan Trump selama 17 bulan Bolton bekerja pada sang presiden.

Presenter ABC News, Martha Raddatz, bertanya kepada Bolton, apakah Trump benar-benar percaya Kim Jong-un menyukainya.

"Saya pikir Kim Jong-un tertawa terbahak-bahak atas persepsi ini. Terkait surat-surat (antara Kim dan Trump) yang dipamerkan presiden kepada media, ditulis oleh beberapa pejabat Korut dan dipandang presiden (Trump) sebagai bukti persahabatan mereka," jawab Bolton seperti dikutip AFP.

Dalam wawancara itu, Bolton dengan lantang menganggap Trump tidak cocok menjabat sebagai presiden. Dia berharap Trump tidak akan menang dalam pemilihan presiden 2020 pada November mendatang.

"Saya berharap (sejarah) akan mengingatnya (Trump) sebagai presiden satu periode yang tidak menjerumuskan negara ke dalam spiral yang tidak dapat kita ingat. Kita mungkin bisa membiarkan ini terjadi untuk satu periode kepemimpinan saja," kata Bolton.

Meski begitu, Bolton juga menuturkan tidak akan mendukung rival Trump dari Partai Demokrat, Joe Biden, dalam pilpres mendatang.

Dalam buku tersebut, Bolton mengungkap sejumlah kelakuan Trump sebagai presiden. Bolton menuturkan, Trump tidak segan memecat orang-orang di pemerintahan yang tak sejalan dengan dirinya.

Bolton juga membocorkan sikap Trump dalam menghadapi China yang menjadi saingan AS selama ini. Ia menuturkan, Trump sempat meminta bantuan Presiden China Xi Jinping untuk membantunya memenangkan pilpres November mendatang.

Bolton menuturkan, Trump bahkan menyatakan dukungannya terhadap perlakuan China atas etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, demi mendapat bantuan Negeri Tirai Bambu.

Padahal, selama ini AS menentang dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan China terhadap etnis Uighur.