Ketua DPR RI Pertanyakan Kemampuan Indonesia Terapkan New Normal

Naviri Magazine - Menjelang pemberlakukan new normal atau kelaziman baru di Indonesia, elemen masyarakat menyuarakan kritik. Apalagi kurva kasus positif Corona atau COVID-19 di Indonesia masih menanjak terus.

Kritik berdatangan, di antaranya dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, ini meminta Presiden Joko Widodo agar tidak buru-buru menerapkan new normal, karena setiap tempat kerja punya karakteristik masing-masing seperti pasar, mal, dan sekolah.

Hal itu memerlukan aturan berbeda-beda, sehingga perlu adanya kajian sebelum menerapkan new normal. "Kemudian kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak," tuturnya.

Puan juga meminta penjelasan kepada pemerintah Indonesia terkait prediksi kurva COVID-19 ke depan, agar rakyat tahu perkembangannya. Ia juga mendesak penyusunan langkah-langkah antisipasi jika muncul gelombang baru Corona setelah penerapan new normal.

Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menolak istilah new normal atau kelaziman baru. Konsep itu diyakini tidak akan berhasil untuk sektor industri, karena saat ini bahan baku untuk produksi tak ada. Tanpa new normal, buruh juga tetap bekerja. Ia mencontohkan industri yang bahan bakunya mengandalkan impor.

Kenyataannya tak ada impor masuk seperti tekstil yang mengandalkan kapas. Sebaliknya, industri dalam negeri yang mengekspor juga mengalami penurunan produksi.

"Fakta ini menjelaskan, kenormalan baru tidak akan efektif. Percuma saja menyuruh pekerja untuk kembali masuk ke pabrik. Karena tidak ada yang bisa dikerjakan, akibat tidak adanya bahan baku,” kata Said.

Ia juga mengatakan, tanpa adanya new normal, sudah banyak buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.