Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Orang Miskin Sudah Susah Masih Ditambah Susah

Naviri Magazine - DPR RI menggelar rapat gabungan yang dihadiri perwakilan dari Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI, untuk membahas persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI ramai-ramai mengkritisi kebijakan lembaga tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Ansory Siregar, menegaskan bahwa rapat kali ini harus menghasilkan keputusan yang berpihak kepada rakyat.

"19 juta masyarakat miskin atau orang tidak mampu menunggu keputusan rapat gabungan kita hari ini," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia mengaku, dalam beberapa kesempatan di masa reses, banyak pengakuan dari konstituen yang mengeluhkan iuran BPJS Kesehatan. Dia bilang, memang banyak masyarakat yang sengaja menunggak iuran karena memang tak mampu membayar.

"Kami tidak asal ngomong. Kalau ada orang yang tidak mampu masuk BPJS, ketika dia sakit dibayarlah dia pakai BPJS. Begitu dia sembuh, dia tidak bisa dan tidak mau lagi bayar BPSJ karena dia tidak mampu. Nah, sekarang udah dia gak mampu kok ditambah lagi," bebernya.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa rapat kali ini tidak hanya mewakili aspirasi konstituennya, tetapi atas nama seluruh rakyat Indonesia. Dia pun memberikan ilustrasi betapa mahalnya biaya kesehatan.

"Kalau kita sakit dijamin Jasindo, tapi rakyat kita di luar menangis. Kalau sakit udah deh, buruh Rp 7 juta upahnya, begitu dibilang bapaknya cuci darah Rp 13 juta sekali, langsung jatuh miskin," tandasnya.

Dia sendiri tak mempersoalkan jika BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Menurutnya, negara tak boleh berbisnis dengan rakyat.

"BPJS itu hibah negara. Kalau sekarang masih rugi Rp 16 triliun, masih kecil. Jaminan sosial itu tanggung jawab negara," bebernya.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Saleh Partaonan Daulay, dari Fraksi PAN, menggarisbawahi data fundamental yang masih saja salah. Dia mempertanyakan data tersebut yang bisa berdampak pada aliran dana.

"Saran saya ini kita harus putuskan di rapat ini, yang pertama tidak boleh ada kenaikan iuran BPJS sebelum datanya bersih. Karena tidak adil kalau orang kaya yang dapat, tapi orang miskin tidak dapat. Ada orang miskin yang betul-betul butuh tapi tidak diberikan oleh negara dalam bentuk PBI," urainya.

Turut hadir dalam rapat antara lain Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.