Setelah Plastik dan Minuman Kemasan, Sri Mulyani Akan Tarik Cukai Kendaraan

Naviri Magazine - Nilai potensi pendapatan negara dari cukai kendaraan bermotor beremisi CO2, seperti motor dan mobil, per tahun bisa mencapai Rp 15,7 triliun.

Demikian usulan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, saat mengajukan pengenaan beberapa produk kena cukai ke Komisi XI DPR, Rabu (19/2)

Nilai potensi itu berdasarkan asumsi sekurang-kurangnya sama dengan nilai penerimaan PPn-BM atau pajak penjualan barang mewah menggunakan skema dan besaran tarif yang sama pada 2017.

"Potensi penerimaan cukai dapat lebih besar dari Rp 15,7 triliun dalam hal sepeda motor juga dikenakan cukai, karena saat ini mayoritas sepeda motor tidak dikenakan PPnBM. Sepeda motor kurang dari 250 cc tidak dikenakan PPnBM, karena tidak tergolong barang mewah," jelas dokumen tersebut.

Ketentuan yang akan diatur dalam rencana pengenaan cukai kendaraan, yaitu dikecualikan pada kendaraan:

Kendaraan yang tak menggunakan BBM seperti kendaraan listrik.

Kendaraan umum, kendaraan pemerintah, kendaraan keperluan khusus seperti ambulan dan damkar.

Kendaraan untuk kebutuhan ekspor.

Ketentuan pengenaan cukai akan dikenakan kepada pabrikan di dalam negeri dan kepada para importir. Namun, karakter pengenaan cukai pada umumnya, beban cukai itu akan diteruskan kepada konsumen yang membelinya.

Berdasarkan bahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima CNBC Indonesia, belum ada besaran tarif yang diusulkan. Besaran tarif dapat berubah tergantung tujuan dari kebijakan pemerintah.

Pihak kemenkeu hanya menyatakan, "Tarif cukai advalorum dan atau spesifik multi tarif berdasarkan emisi CO2 yang dihasilkan, dan aspek keseimbangan dan keadilan."

Bagaimana cara pembayaran? berdasarkan dokumen tersebut, diusulkan pembayaran berlaku secara berkala, dibayarkan setiap bulan.

"Tarif cukai kendaraan bermotor dapat ditetapkan dengan memperhatikan emisi CO2 yang dihasilkan, yang dikombinasikan dengan parameter yang menggambarkan tingkat kemewahan untuk keseimbangan dan keadilan," jelas dokumen tersebut.