Demo 212 Minta Ahok Mundur dari Pertamina, Ini Tanggapan Erick Thohir

Naviri Magazine - Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi penolakan terhadap Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, oleh massa aksi Demo 212 kemarin. Menurut Erick, sebagai negara demokrasi jika ada sebagian kelompok yang mengemukakan pendapatan ataupun menyatakan ketidakpuasan adalah hal yang normal.

"Saya tidak mau dikotomi komisaris ataupun direksi. Keduanya, baik direksi dan komisaris (Pertamina) sudah berjalan baik beberapa bulan ini," kata Erick.

Meski demikian, Kementerian BUMN menurut Erick akan terus memantau KPI yang sudah ditetapkan untuk Pertamina. Dengan begitu, komisaris dan direksi BUMN tidak perlu bergonta ganti, dan bisa menyelesaikan masa jabatannya. Direksi BUMN bakal diganti jika tidak memenuhi KPI.

"Saya mau direksi yang diangkat saat ini bisa menjabat sampai selesai. Jangan direksi ini ditakut-takutin gonta ganti posisi, nanti satu tahun dilepas," kata Erick.

Gonta-ganti direksi menurutnya tidak baik untuk iklim kinerja BUMN, pasalnya dalam membangun bisnis dibutuhkan keberlanjutan. Meski dia mengharapkan agar direksi BUMN tidak sering berganti, KPI harus tetap dipenuhi.

Sebelumnya, Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara Marwan, yang menjadi salah satu orator aksi 212, menuding Ahok terlibat kasus korupsi.

"Supaya Anda sadar bahwa di samping kasus penistaan agama, sebetulnya Ahok itu punya sekitar 6-10 kasus korupsi lagi," kata Marwan saat berorasi di Aksi 212 'Berantas Mega Korupsi dan Selamatkan NKRI' di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Marwan meminta Ahok mundur, karena tak rela eks Gubernur DKI Jakarta itu menjabat Komisaris Utama Pertamina.

"Pak Ahok kita minta dalam waktu satu bulan dari sekarang, supaya mundur dari Komisaris Utama Pertamina. Pertamina adalah perusahaan milik negara, milik rakyat, kami tidak rela Ahok menjadi komisaris utama milik rakyat," tuturnya.