Jualan Online Wajib Punya Izin Usaha: Ujung-ujungnya Pajak

Naviri Magazine - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Melalui aturan tersebut, pedagang online wajib memiliki izin usaha.

Adapun tujuan pemerintah meneken regulasi yang mengatur para pelapak online ini, tak lain untuk mengejar pajak. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto, usai menghadiri acara Penghargaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 2019.

"PP itu untuk memberikan keseimbangan online dan offline. Macam-macam, online dan offline ini. Salah satunya pajak, dan beberapa seperti itu," kata Agus di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Agus mengatakan, salah satu tujuan pemerintah meneken aturan tersebut memang untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak dari para pengusaha online. Pihaknya pun akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain, demi melancarkan penerapan aturan tersebut.

"Ada bahasan dengan kementerian lain, akan ada koordinasi," papar Agus.

Sebagai informasi, aturan yang sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengatur mengenai pelaksanaan transaksi melalui PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) atau e-commerce, baik dari sisi pelaku usaha (merchant), konsumen, maupun produk.

"Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE," tulis Pasal 15 ayat 1 beleid tersebut.

Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha atau online shop yang selama ini berjualan di Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya, wajib memiliki izin usaha. Pembuatan izin juga bisa diakses melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi, secara elektronik atau online single submission (OSS).

Menurut PP ini, PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak.