Ini Penyebab Ribuan Sarjana di Indonesia Masih Menganggur

Naviri Magazine - Apakah pendidikan tinggi menjamin seseorang untuk mudah mendapat kerja selepas kuliah? Jawabannya belum tentu. Karena, nyatanya, ada banyak sarjana yang lulus kuliah dan memiliki gelar kesarjanaan, tapi masih juga menganggur dan tidak/belum mendapatkan pekerjaan yang layak atau sesuai dengan bidang pendidikannya. Jumlah mereka bukan lagi puluhan atau ratusan, tapi ribuan.

Jadi, kalau kamu termasuk sarjana baru yang masih meratapi nasib karena tak ada panggilan kerja meski ratusan surat lamaran sudah dikirim ke perusahaan, kamu tidak sendirian. Hasil survei dari Willis Towers Watson, yang dilakukan sejak 2014 hingga 2016, menyebutkan delapan dari sepuluh perusahaan di Indonesia kesulitan mendapatkan lulusan perguruan tinggi dalam negeri siap pakai.

Padahal, jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia setiap tahun mencapai 250 ribu orang. Ironisnya lagi, pertumbuhan jumlah perusahaan di Indonesia termasuk pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam satu dekade terakhir, ada 3,98 juta perusahaan baru muncul di Tanah Air. Itu berarti setidaknya setiap tahun bermunculan 398.000 perusahaan rintisan. Kini total perusahaan di Indonesia mencapai 26,71 juta, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2017.

Setelah India dan Brasil, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan pertumbuhan lulusan universitas tertinggi. "Namun perusahaan di Indonesia kesulitan mendapatkan karyawan yang berpotensi tinggi," ujar Lilis Halim, Consultant Director Willis Tower Watson Indonesia.

Artinya, ada yang salah. Jika setiap tahun saja muncul 398.000 perusahaan anyar, sementara di pasar kerja tersedia 250.000 fresh graduate, seharusnya perusahaan tak perlu kekurangan tenaga kerja, kan?

Nyatanya tidak begitu. Usut punya usut, setiap perusahaan memiliki standar perekrutan karyawan, sementara tidak setiap lulusan memiliki kualitas yang dibutuhkan dunia kerja. Merujuk angka pengangguran saat ini, jumlahnya di atas 600.000 orang, berdasar data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Lantas di mana pangkal masalah sebenarnya?

Dugaan pertama, semua ini dipicu kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak mengontrol izin pendirian perguruan tinggi baru, setidaknya itu menurut Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi).

Pada 2017, ada lebih dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia, di mana sekira 97 persennya adalah kampus swasta. Aptisi menuding pemerintah terlalu gampang memberikan izin pendirian perguruan tinggi. Tapi sayangnya hal tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Aptisi akhirnya mendesak pemerintah untuk melaksanakan moratorium pendirian perguruan tinggi untuk mengontrol kualitas. Bukannya menjalankan moratorium, Kemenristekdikti malah mempersingkat izin pendirian perguruan tinggi menjadi cuma tiga bulan. Saking gampangnya bikin perguruan tinggi, bangunan ruko empat lantai pun bisa disulap jadi kampus.

Perkara lain, menurut Aptisi, pola persebaran perguruan tinggi juga ternyata hanya terfokus di Pulau Jawa saja, yang akhirnya memicu kesenjangan pendidikan antara daerah dengan kota.

"Dalam sepuluh tahun terakhir, satu perguruan tinggi muncul di Indonesia tiap dua hari," kata mantan ketua Aptisi, Edy Suandi Hamid. “Seharusnya ada unit pengawasan (kualitas)."

Kalau sudah bicara soal kualitas, mau tak mau perusahaan juga yang kena imbas. Silvy Lestari Rivan, staff HRD sebuah perusahaan konsultan perekrutan karyawan, mengatakan generasi millenial harus diakui memiliki kreativitas dan keragaman pengetahuan yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Kendati demikian, sarjana juga harus punya pengalaman yang mumpuni sebelum terjun ke dunia kerja.

"Mereka sudah aware terhadap suatu posisi di perusahaan. Jadi kadang mereka menuntut gaji yang terlalu tinggi. Padahal pengalaman mereka belum matang," kata Silvy. "Pride mereka tinggi karena merasa kuliah sudah tinggi."

Baca juga: Hasil Studi, Jam Kerja Bebas Justru Meningkatkan Produktivitas