Rizal Ramli Mengkritik Klaim Sri Mulyani Terkait Ekonomi RI

Naviri Magazine - Rizal Ramli dan Sri Mulyani adalah dua tokoh ekonomi terkenal di Indonesia, meski keduanaya memiliki pemikiran yang tampak berseberangan. Kini, ketika Sri Mulyani kerap melontarklan klaim terkait prestasi ekonomi yang dicapai Indonesia, Riza Ramli pun memberikan respons.

Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia era Gus Dur, menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membanggakan capaian penerimaan negara yang mencapai target tahun lalu. Pasalnya, peningkatan penerimaan lebih banyak disebabkan oleh kenaikan harga komoditas, termasuk minyak mentah.

Rizal mengungkapkan anggaran negara masih sangat bergantung pada harga komoditas. Jika harga komoditas naik, maka kondisi keuangan negara akan 'baik'.

Hal itu tercermin pada tahun lalu. APBN 2018 mengasumsikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level US$48 per barel. Realisasinya, Kementerian ESDM mencatat rata-rata harga ICP sepanjang tahun lalu US$67,47 per barel.

"Penerimaan (negara) terlihat naik, tetapi itu tidak terkait dengan kinerja pemerintah, hanya karena harga minyak di atas asumsi pada anggaran. Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim 'Kami sukses dalam meningkatkan pendapatan'. Itu merupakan alasan yang dibuat-buat, karena pendapatan dari sektor lain turun," ujar Rizal dalam Foreign Media Briefing di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta (Jumat 11/1).

Sebagai catatan, tahun lalu Sri Mulyani menyebutkan penerimaan negara mencapai Rp1.942,3 triliun, atau mencapai 102,5 persen dari target di APBN 2018 senilai Rp1.894,7 triliun. Artinya, pendapatan negara tumbuh 16,6 persen atau lebih baik dari 2017 yang hanya sekitar 7,1 persen.

Rizal mengingatkan kinerja keuangan pemerintah memang terlihat baik. Namun, pemerintah mengorbankan laba perusahaan pelat merah, seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), yang dipaksa membantu subsidi.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di era Joko Widodo (Jokowi) ini menilai rezim Jokowi gagal mengambil kebijakan makroekonomi. Akibatnya, defisit transaksi berjalan (current account deficit) Indonesia mencapai US$8,8 miliar pada kuartal III 2018.

Padahal, negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam masih mencatatkan surplus. Bahkan, CAD Filipina hanya US$1,25 miliar.

Tak ayal, Rizal menilai argumen pemerintah yang kerap menyalahkan kondisi eksternal menjadi terbantahkan. "Kalau ini semata-mata faktor eksternal, bagaimana bisa negara lain di ASEAN tetap bisa menghasilkan transaksi berjalan yang surplus," ujarnya.

Defisit transaksi berjalan tak lepas dari kondisi defisit neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit neraca perdagangan sepanjang Januari - November 2018 mencapai US$7,52 miliar.

Menurut Rizal, pemerintah harusnya bisa mengantisipasi perkembangan ekonomi global, termasuk perang dagang AS-China. Sementara, menurut Rizal, pemerintahan Jokowi minim dalam mengantisipasi melalui kebijakan domestik.

Karena tidak melakukan kebijakan reformasi di sektor riil, terutama di sektor perdagangan dan manufaktur, negara terlalu bergantung pada utang. Meski masuknya aliran modal ke surat utang negara bisa memperkuat rupiah, pengaruhnya hanya sementara. Bahkan, dalam jangka menengah bisa mengganggu stabilitas ekonomi.

Sementara, imbal hasil utang Indonesia yang merupakan biaya yang ditanggung pemerintah relatif tinggi, yaitu mencapai 8 persen per tahun. Sebagai pembanding, Rizal menyebutkan imbal hasil surat utang Vietnam hanya di kisaran 4 persen per tahun.

"Ini tidak sehat. Cepat atau lambat Indonesia akan menghadapi masalah," ujarnya.

Di sektor pajak, ia juga mengkritik kebijakan pajak Jokowi. Pasalnya, rasio pajak trennya merosot sejak 2014, dari 13,7 persen hingga ke level 11,6 persen tahun lalu.

Kebijakan reformasi birokrasi pajak yang dilakukan Jokowi juga tidak membuahkan hasil. Berdasarkan informasi dari pelaku bisnis yang diperolehnya, individu masih tetap harus ke kantor pajak. Suap oleh wajib pajak kepada petugas pajak untuk mengkompromikan besaran pajak juga disebut Rizal masih terjadi.

"Saya menyesalkan, tidak ada perubahan signifikan dalam hal operasional mereka," ujarnya.

Rizal mendukung kebijakan pajak yang diusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang ingin memangkas tarif pajak di kisaran 5 hingga 8 persen. Menurut Rizal, turunnya tarif pajak bisa menjadi stimulus perekonomian dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Tak hanya itu, pemangkasan pajak juga bisa mengurangi potensi suap dari wajib pajak ke petugas pajak demi mendapatkan pengurangan pajak. Kemudian, selain memangkas pajak, pemerintah juga harus melakukan reformasi birokrasi perpajakan dan perbaikan infrastruktur pajak. Rizal mengusulkan untuk membuat Badan Otonom Pajak yang independen dan terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lebih lanjut, Pemerintah harus berkomitmen untuk mengerek rasio pajak ke level 16 hingga 18 persen dalam lima tahun.

"Jika semua itu kita dilakukan, ketergantungan Indonesia pada utang dan obligasi yang berbiaya tinggi akan berkurang, dan ketergantungan kita pada fluktuasi harga komoditas akan berkurang," ujarnya.

Baca juga: Rincian Utang Pemerintah Indonesia dari Zaman SBY Sampai Jokowi