Tren Utang Pemerintah Indonesia yang Makin Menggunung

Naviri Magazine - Tempo hari, mata uang rupiah mengalami penurunan nilai terhadap dolar, dan hal itu ikut menaikkan jumlah utang Indonesia. Kini, nilai rupiah makin menguat, dan hal itu juga berimbas pada turunnya nilai utang pemerintah Indonesia. Meski begitu, bukan berarti utang negara kita makin sedikit.

Selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), posisi utang pemerintah pusat menembus Rp 4.000 triliun. Berdasarkan sumber rilis APBN kita per Oktober 2018, total utang pemerintah pusat hingga September 2018 sebesar Rp 4.416,37 

Jumlah tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.593,26 triliun dan pinjaman sebesar Rp 823,11 triliun. Sementara berdasarkan situs Kementerian Keuangan sejak periode 2014, total utang pemerintah telah bertambah sekitar Rp 1.807,59 hingga Oktober 2018. 

Namun dalam konteks utang di masa Presiden Jokowi, tidak fair jika tidak dimasukkan jumlah utang dari 2014, karena tahun tersebut bersamaan dengan kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Untuk itu, akan lebih baik jika kita hitung sejak tahun 2015. Jika ditarik dari periode tersebut, utang pemerintah pusat bertambah sekitar Rp 1.251,24 triliun. Di sisi lain, penambahan utang dari 2017 hingga Oktober 2018 jadi yang terbesar, jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. 

Lalu dari sisi rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per September 2018 mencapai 30,47% atau tertinggi sejak 2016, di mana rasio utang pada 2016 saat itu sempat menembus level 34,75%.

Di era Jokowi, tren rasio utang bergerak fluktuatif. Bahkan di Januari 2018, rasio utang sempat berada di level 29,1% atau terendah sejak 2013. Namun, di 2018 tren rasio utang terus mengalami kenaikan. Memang diakui, rasio utang saat ini masih jauh di bawah rasio maksimum yang diperbolehkan Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, yaitu sebesar 60%.

Baca juga: Waduh, Utang Pemerintah RI Sudah Tembus Rp4.416 Triliun