Yang Perlu Kita Tahu Tentang Upah Minimum Provinsi (UMP)

Naviri Magazine - Para pekerja atau karyawan di mana pun akan mendapatkan gaji bulanan dari tempatnya bekerja. Besaran gaji atau penghasilan bulanan itu umumnya mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal itu, masing-masing UMP bisa berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya.

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kita tahu terkait UMP, meliputi cara menghitung UMP, perbedaan UMP dan UMK, dan hal lain yang terkait.

Cara menghitung UMP

Besaran UMP setiap tahun telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP)? Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mengatur tentang kenaikan UMP berdasar penjumlahan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, kenaikan UMP untuk 2019 ditetapkan mencapai 8,03 persen.

Sebagai contoh, UMP 2019 untuk Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp1.668.372. Angka ini berasal dari kenaikan UMP 8,03 persen atau Rp124.012 dari UMP 2018 yang Rp1.544.360.

Perbedaan UMP dan UMK

Besaran UMP biasanya lebih rendah dari upah minimum kabupaten/kota atau UMK. UMP biasanya ditetapkan oleh gubernur, sedangkan UMK ditetapkan juga oleh gubernur tetapi atas rekomendasi dari dewan pengupahan, bupati, dan wali kota.

Sebagai contoh, jika UMP 2019 Jawa Barat ditetapkan Rp1.668.372, maka besaran UMK di sejumlah kabupaten dan kota bakal lebih dari angka tersebut. Hal itu dikarenakan masing-masing daerah di Provinsi Jabar berbeda-beda. Ada yang ditetapkan sebagai kawasan industri, pertanian, dan perkebunan.

Perbedaan lain antara UMP dan UMK terdapat pada waktu penetapan. Jika penetapan UMP diumumkan pada setiap tanggal 1 November, maka UMK ditetapkan selambat-lambatnya pada 21 November.

Kontroversi

Hampir di sejumlah daerah, penetapan UMP mendapatkan reaksi, terutama di kalangan buruh. Kalangan buruh menilai besaran UMP yang ditetapkan setiap provinsi dinilai rendah.

Ada juga kalangan buruh yang menilai penetapan UMP harus dihapuskan, seiring adanya penetapan UMK. Dengan kata lain, UMP diberlakukan untuk siapa jika semua daerah di kota dan kabupaten telah memiliki besaran UMK.

Baca juga: Benarkah Harta Warisan Wajib Dilaporkan ke Ditjen Pajak?