Mobil Pribadi dan Masalah Jalan Raya yang Kian Ruwet
https://www.naviri.org/2018/10/mobil-pribadi-dan-masalah-jalan-raya.html
Naviri Magazine - Jalan raya di mana pun menyuguhkan pemandangan yang sama, kemacetan dan keruwetan. Pemandangan semacam itu semakin jelas ketika kita menyaksikan jalan raya di kota-kota besar. Ke mana pun mata memandang, yang ada adalah deretan kendaraan, termasuk mobil-mobil pribadi yang terjebak dalam kemacetan dan keruwetan. Hal semacam itu tidak hanya terjadi di luar negeri, tapi juga di Indonesia.
Populasi mobil di Indonesia memang sangat besar. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, populasi mobil penumpang lebih dari 14,5 juta unit.
Jakarta menjadi provinsi paling padat kendaraan. Rasio kendaraan dengan panjang jalan di Jakarta pun sudah sangat tak seimbang. Mencuplik data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015, setiap 1 Km jalan di Jakarta dijejali 2.077 kendaraan. Ada 3,5 juta mobil terdaftar di DKI Jakarta pada tahun tersebut.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, pernah menyebut pertumbuhan jumlah mobil baru di ibu kota 300-an unit per hari. Maka tidak heran jika jalanan di Jakarta macet, atau bahkan sangat ruwet di hari kerja karena dijejali kendaraan pribadi dari dalam Jakarta maupun daerah penyangga, seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang.
Berdasarkan riset yang dihimpun perusahaan konsultan Frost & Sullivan pada 2014, ada 62 persen masyarakat Jakarta menggunakan mobil untuk beraktivitas harian.
Di saat jalanan perkotaan sudah sumpek dengan deru mesin kendaraan bermotor, produksi dan penjualan mobil di dalam negeri malah terus digenjot. Pada 2018, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menargetkan bisa menjual 1,1 juta unit mobil.
Di samping itu, kehadiran “mobil murah” atau disebut low cost green car (LCGC) memperbesar peluang masyarakat untuk membeli mobil. Belum lagi adu program kredit dari perusahaan pembiayaan yang membuat pembelian mobil lebih mudah dan “seolah” terjangkau.
Pemerintah turut mendukung. Melalui surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR 47 /SEOJK.05/2016, perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio non performing finance (NPF) atau pinjaman bermasalah sama dengan atau di bawah satu persen, diperbolehkan menetapkan uang muka lima persen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat. Dengan adanya regulasi tersebut, daya beli dan minat masyarakat diupayakan meningkat.
Memiliki mobil seakan menjadi "kewajiban" buat orang Indonesia. Hasil survei Nielsen tahun 2014 menyebut, 95 persen pemilik mobil di Indonesia berniat mengganti mobil jika keadaan keuangan semakin membaik. Selain itu, empat dari lima orang Indonesia, catat Nielsen, menyimpan angan untuk memiliki mobil pribadi.
Masyarakat Indonesia juga memiliki penafsiran berbeda soal manfaat memiliki mobil. Ada yang menggunakan mobil sebatas alat transportasi. Namun, tidak jarang ditemukan orang-orang yang menjadikan mobil sebagai simbol kesuksesan. Ada saja orang-orang yang menjadikan kepemilikan mobil sebagai target dalam kehidupan. Tidak punya mobil bisa jadi adalah hal memalukan.
Orientasi kepemilikan mobil dapat direpresentasikan dari jenis mobil yang digunakan. Dalam laporan studi bertajuk “Correlation Among Car dependency, Social Status and Car Use in Jakarta” yang dibuat oleh Ayu Kharizsa dari Pusat Teknologi Informasi dan Data Kementerian Perhubungan, dkk, terbitan Journal of Civil Engineering Volume 1 (2015), mengungkap orang yang membeli mobil murah yang dapat memuat banyak penumpang menganggap mobil hanya sebagai alat mobilitas.
Berbeda dengan pemilik mobil sport atau sedan elegan yang ingin terlihat berbeda dan menunjukkan gengsi. Ada pula pengguna city car yang tetap ingin menunjukkan gaya walaupun dengan budget ala kadarnya.
Ketergantungan terhadap penggunaan mobil pribadi memang bukan sebuah pelanggaran. Namun, perlu dipertimbangkan soal efektivitas penggunaannya agar tak menambah volume kendaraan pribadi di jalan raya.
.png)
.png)
