Cara Pintar Jepang Mengelola Utangnya yang Menumpuk

Naviri Magazine - Bisa dibilang semua negara memiliki utang, dan Jepang adalah salah satunya. Negeri Matahari Terbit ini bahkan termasuk negara yang memiliki utang dalam jumlah luar biasa, dengan rasio PDB yang sangat besar. Meski begitu, Jepang dipuji karena dianggap sebagai negara yang pintar mengelola utang, meski jumlahnya luar biasa besar.

Menurut catatan, rasio utang Jepang kini merupakan yang terbesar di dunia, hingga mencapai 249,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

IMF memperingatkan, tanpa ada upaya signifikan, utang Jepang akan mencapai tiga kali lipat dari PDB, alias menembus angka 300 persen pada 2030. Pada saat itu, utang Jepang sudah menembus 11 triliun dolar atau 1 kuadriliun yen.

“Utang publik Jepang tidak berkesinambungan di bawah kebijakan terkini,” jelas IMF dalam sebuah laporan yang dirilis belum lama ini.

“Jepang membutuhkan sebuah rencana konsolidasi fiskal jangka menengah... [Langkah ini] harus ditujukan untuk membawa tren penurunan tingkat utang,” tambah IMF. Lembaga keuangan multilateral itu memang sudah berkali-kali mendesak Jepang untuk mengontrol utangnya yang sangat besar.

Negara-negara maju dan berkembang yang tercatat memiliki utang terbesar setelah Jepang adalah Amerika Serikat (107,49 persen), Perancis (98,21 persen), United Kingdom (89,14 persen), Brazil (76,26 persen), Jerman (68,23 persen), India (66,5 persen), Cina (46,76 persen), dan Rusia (18,39 persen).

Rasio utang terhadap PDB Jepang pada 1990 hanya 67 persen. Persentasenya meningkat menjadi 143,8 persen pada 2000, dan sempat turun pada periode 2005 hingga 2007.

Namun, setelah itu, utang Jepang meroket. Pada 2012, untuk pertama kalinya rasio utang Jepang menembus 220 persen, yang sekaligus menempatkan Jepang sebagai negara dengan rasio utang terbesar di dunia.

Meningkatnya utang merupakan komplikasi dari beragam hal. Jepang sebelumnya didera deflasi yang cukup parah. Pemerintah harus mengeluarkan banyak uang untuk mendorong perekonomian. Utang adalah satu-satunya jalan. Selama periode deflasi, Jepang secara berkala berutang untuk mendanai program-progam guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Utang Jepang juga meningkat karena konsekuensi menuanya populasi penduduknya. Struktur demografi itu membuat Jepang harus mengeluarkan dana untuk layanan sosial yang lebih besar, membengkak karena meningkatnya pengeluaran untuk layanan sosial akibat populasi yang menua.

Pada periode 1990-an, biaya untuk tunjangan kesehatan para manula Jepang hanya 1,5 persen, pada 2010 jumlahnya meningkat menjadi 9,5 persen terhadap PDB.

Kondisi lain yang memperparah peningkatan rasio utang adalah PDB yang terus melemah, bahkan sempat mengalami stagnasi. Pertumbuhan ekonomi Jepang sempat mencapai rata-rata 4,5 persen pada periode 1980-an, sebelum kemudian turun menjadi 1,5 persen pada periode 1990-an. Jepang juga memasuki periode stagnasi, yakni kondisi suatu negara tanpa pertumbuhan ekonomi.

Stagnasi ekonomi ini menyebabkan pendapatan pajak korporasi dan pendapatan pemerintah berkurang. Pada saat yang sama, pengeluaran Jepang semakin besar karena adanya stimulus.

Yang patut dicermati, peningkatan rasio utang Jepang ternyata tidak berimplikasi parah terhadap pasar finansial Jepang sendiri, maupun dunia. Beda halnya dengan Yunani, yang rasio utangnya “baru” mendekati 180 persen, tetapi sudah langsung memicu gejolak di pasar finansial pada 2012 lalu. Meningkatnya utang Yunani yang berujung pada kegagalan bayar dikhawatirkan memicu ketidakstabilan di dunia.

Namun, meningkatnya utang Jepang tidak disertai gonjang-ganjing pasar finansial. Mengapa? Jawabannya sederhana: Jepang bisa mengelola utangnya dengan baik.

Saat ini, suku bunga Jepang merupakan yang paling rendah di dunia. Jepang belum pernah mengubah kebijakan suku bunga rendahnya sejak 2009. Ini dikarenakan besarnya simpanan masyarakat Jepang.

Suku bunga surat utang pemerintah Jepang berjangka 10 tahun hanya 0,3 persen, sementara angka premium untuk credit default swap surat utang hanya di kisaran 0,4 persen. Menurut The Globe and Mail, hal ini berarti pasar memprediksi Jepang akan mengalami gagal bayar hanya sekali dalam 250 tahun.

David Weinsten, seorang profesor ekonomi dari Universitas Columbia, dalam artikel di Forbes, memberi analisa mengapa utang Jepang yang besar tidak mengkhawatirkan.

Pertama, pemerintah Jepang memegang sebagian besar aset. Dengan demikian, rasio utang netto terhadap PDB turun menjadi 132 persen, per Juni 2014. Jepang juga memiliki sejumlah aset dengan nilai hingga 650 miliar dolar (per Maret 2013). Jadi, kalaupun ada apa-apa, Jepang punya aset yang cukup besar untuk menangani masalah utang. Intinya, Jepang bisa mengelola utangnya.

Kedua, Bank Sentral Jepang memegang sebagian besar surat utang pemerintah. Seperti diketahui, Jepang secara bertahap mengurangi porsi penguasaan swasta atas surat utangnya. Inilah yang disebut monetisasi utang. Monetisasi ini mengacu pada pembelian surat utang pemerintah oleh Bank Sentral Jepang, yang kemudian menjaganya dalam neraca keuangan.

“Sejak Bank Sentral bisa, secara prinsip, selamanya memegang surat utang pemerintah Jepang, pemerintah tidak perlu khawatir bagaimana bisa membayar surat utang itu,” kata Weinstein. Dengan perhitungan ini, rasio netto utang terhadap PDB Jepang turun menjadi 80 persen per Juni 2014.

Intinya, Jepang dianggap bisa mengelola utangnya. Inilah yang menyebabkan pasar finansial tetap kalem, meski porsi utang Jepang terus meningkat.

Baca juga: Yunani, Kisah Negara Kuat yang Akhirnya Bangkrut