Nasib Indonesia di Antara Belitan Utang Luar Negeri

Naviri Magazine - Dari tahun ke tahun, Indonesia terus melakukan penambahan utang ke luar negeri, dengan berbagai alasan dan kebutuhan. Akibatnya, dari waktu ke waktu, utang Indonesia pun semakin menumpuk banyak, dan hal itu membebani keuangan negara. Bagaimana pun, utang harus dibayar. Ketika utang jatuh tempo, Indonesia harus membayarnya. Seperti yang terjadi sekarang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tahun depan pemerintah menghadapi tantangan cukup berat, khususnya dalam mengelola anggaran, karena utang jatuh tempo yang besar. Sedikitnya besar utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah di tahun 2019 mencapai Rp 409 triliun.

"Tahun depan yang agak berat, karena banyak utang masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi pada 2019," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN 2019, di Media Center Asian Games 2018 Jakarta Convention Center (JCC). "Jatuh tempo tahun depan Rp 409 triliun."

Meski begitu, kata Sri Mulyani, pemerintah menjamin akan terus berusaha menjaga rasio utang berada pada level di bawah 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani menyebutkan, defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Selain itu, ia mengaku kebijakan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability.

Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp 297,2 triliun. Nilai itu setara dengan 1,84 persen terhadap PDB, atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB. Adapun keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp 21,7 triliun, dari outlook 2018 sebesar negatif Rp 64,8 triliun.

Sri Mulyani menyatakan, penurunan defisit dan keseimbangan primer tersebut menunjukkan bahwa fiskal dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab, serta sustainable. Bahwa kondisi utang negara saat ini dengan outstanding Rp 4.253,02 triliun masih pada level aman, yakni 29,74 persen terhadap PDB.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan bahwa realisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah hingga akhir Juli 2018 mencapai Rp 206,6 triliun. Sebagian besar di antaranya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp 205,57 triliun, atau mencapai 51,5 persen dari APBN 2018 sebesar Rp 399,22 triliun.

Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp221,94 triliun, atau mencapai 53,5 persen dari target APBN 2018. Selain itu ada juga pinjaman (neto) sebesar negatif Rp 16,37 triliun, atau sekitar 107 persen dari yang direncanakan.

Luky menjelaskan, realisasi pembiayaan yang cukup besar tersebut mencerminkan diterapkannya strategi front loading oleh pemerintah yang tetap terjaga. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian dinamika perkembangan global, dan terwujudnya pembiayaan yang lebih efisien.

Pemerintah juga optimistis, keberlanjutan fiskal di tahun 2018 tetap terjaga, karena realisasi defisit APBN hingga akhir Juli 2018 mencapai Rp 151,30 triliun, atau sekitar 1,02 persen terhadap PDB. Realisasi defisit tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB.

Sementara itu, kondisi keseimbangan primer per akhir Juli 2018 yang berada pada defisit Rp 4,85 triliun juga lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2017, sebesar defisit Rp 79,15 triliun.

"Stok utang kita sampai saat ini, per akhir Juli 2018, mencapai Rp 4.253 triliun atau dibandingkan PDB sekitar 29,74," ujar Luky.

Rasio utang tersebut, menurut Luky, masih lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 29,9 persen. Kementerian Keuangan berharap, sampai akhir tahun 2018 akan terus melandai. "Dan akan di bawah kisaran 29,8 persen, termasuk rendah," katanya.

Baca juga: Mata Uang Venezuela Ambruk, Harga Tisu Mencapai 2,6 Juta