Petro, Uang Digital Pertama yang Diterbitkan Pemerintah

Naviri.Org - Mata uang digital, atau juga disebut mata uang virtual, memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan mata uang konvensional. Jika mata uang digital bersifat terdesentralisasi (tanpa melibatkan pihak perbankan yang diakui pemerintah), mata uang konvensional bersifat tersentralisasi (melibatkan pihak perbankan yang diakui pemerintah).

Karena latar belakang itu pula, selama ini mata uang virtual bisa dibilang terbit dan beredar secara “liar”, dalam arti di luar kontrol pemerintah atau siapa pun. Seperti Bitcoin, misalnya. Ia ada sebagai mata uang virtual tanpa orang tahu siapa yang membuatnya, dan mata uang itu beredar ke seluruh dunia, serta diakui nilainya. Meski begitu, pemerintah-pemerintah di banyak negara selama ini tidak bersedia menganggap Bitcoin atau mata uang digital lainnya sebagai mata uang yang sah.

Namun, kini, tampaknya hal itu akan mulai berubah. Pasalnya, kini ada pemerintah yang secara resmi membuat mata uang digital, yaitu pemerintah Venezuela. Nama mata uang digital itu adalah petro.

Upaya pemerintah Venezuela menerbitkan mata uang digital sebenarnya bukan untuk latah atau semacamnya, melainkan untuk tujuan serius, yaitu mengatasi krisis ekonomi yang membelit negaranya. Dengan menciptakan mata uang digital sendiri, pemerintah Venezuela berharap bisa mendapat dana segar dan keluar dari krsis.

Venezuela sudah mengumumkan akan menerbitkan petro cryptocurrency tersebut. Menurut Reuters, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan, pemerintahannya sudah mendapatkan dana sebesar 735 miliar dolar AS pada hari pertama pra penjualan mata uang virtual tersebut pada pekan lalu. Dia mengakui, hasil penjualan cryptocurrency tersebut akan digunakan untuk menyelamatkan Venezuela yang sedang kesulitan ekonomi.

Maduro sangat berharap, dengan penerbitan mata uang maya tersebut, Venezuela bisa keluar dari krisis. Negara tersebut memang sedang dilanda krisis parah. Mata uang bolivar sudah jatuh dan mencapai titik nadirnya. Inflasi tinggi membuat perekonomian negara sosialis tersebut berada dalam keadaan yang menyedihkan.

Namun demikian, para ahli blockchain menyatakan bahwa petro cryptocurrency tersebut tidak terlalu menarik perhatian para investor. Para anggota legislatif yang sebagian besar merupakan partai oposisi, menolak penerbitan cyptocurrency tersebut. Pemimpin oposisi menyatakan, penjualan itu melanggar hukum karena sama saja dengan berutang tanpa ada landasan hukum yang kuat.

Pemerintah AS bahkan mengancam akan menambah sanksi untuk Venezuela. Pemerintah AS sudah menjatukan sanksi berupa larangan bagi semua bank dan investor untuk membeli surat utang baru dari Venezuela. Hal itu dilakukan agar Venezuela tidak dapat meminjam dana dari luar negeri untuk memperoleh dana segar atau untuk melakukan refinancing utangnya saat ini.

"Berdasarkan informasi yang ada, begitu dikeluarkan, petro akan tampak seperti perpanjangan kredit dari pemerintah Venezuela," demikian pernyataan dari Departemen Keuangan AS kepada Reuters.

Ketika menyatakan sudah mendapatkan dana dari para investor dalam penjualan awal, Maduro tidak menyebutkan siapa saja investor yang sudah tertarik dan berkomitmen membeli uang maya tersebut. Dia hanya mengatakan, kelak transaksi dalam sektor wisata, sebagian penjualan bensin dan minyak, bisa jadi akan menggunakan petro cryptocurrency.

Pemerintahan Maduro sudah meluncurkan laman resmi mengenai petro cryptocurrency tersebut. Di dalam laman itu ada beberapa petunjuk cara mendapatkan mata uang virtual, juga cara membuat dompet elektroniknya.

Petro cryptocurrency akan diterbitkan sebanyak 100 juta token, dengan nilai lebih dari 6 miliar dolar AS. Akan tetapi, hingga pra-penjualan belum ada harga resmi token tersebut. Maduro menjelaskan, harga mata uang virtual tersebut akan menggunakan harga minyak mentah Venezuela sebagai acuannya.

Petro cryptocurrency merupakan mata uang digital pertama yang diterbitkan pemerintah. Di laman resmi pemerintah mengenai penerbitan mata uang tersebut, ada peringatan bagi para penggunanya mengenai keamanan dompet elektronik yang digunakan untuk menyimpan aset digital para investor.

Maklumlah, sudah beberapa kali terjadi pembobolan dompet digital oleh para perampok dunia maya. Ada pula rincian mengenai bagaimana cara kerja token tersebut, tetapi tidak ada penjelasan bagaimana rencana pemerintah terhadap penerbitan token baru itu.

Ada beberapa perubahan pada penerbitan mata uang maya ini. Pada mulanya, token petro akan menjadi bagian dari jaringan token yang sudah ada, yaitu ethereum, dan akan mengikuti standard ECR20. Akan tetapi, menurut penjelasan pemerintah, hal itu tidak jadi dilakukan.

Keterangan pada laman tersebut menyebutkan token petro akan bekerja pada jaringan NEM. Blockchain NEM diluncurkan pada 2015 lalu. Hingga saat ini setidaknya ada 500 miliar dolar cryptocurrency-nya yang dicuri dari platform Coinchek pada Januari lalu. Pada penjelasan kepada para pembeli disebutkan bahwa dompet elektronik dan program lainnya terkait dengan teknologi pada platform tersebut.

Tampaknya belum jelas benar mengapa ada perbedaan rencana tersebut. Bisa jadi, petro akan dikembangkan pada jaringan NEM, lalu akan digabungkan dengan jaringan ERC20 setelah penjualan berjalan. Kemungkinan lain, Venezuela akan menggunakan kode derivatif dari XEM untuk dicatatkan pada buku besar yang baru.

Ada beberapa hal yang dapat dicermati setelah Venezuela mengumumkan tentang penjualan token tersebut. Dari laman tentang petro, Venezuela berencana akan membuat bursa cryptocurrency, ketika penjualan token dimulai. Pemerintah juga masih akan melakukan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan pada jaringannya. Diharapkan, pada April 2018 penggunaan token secara penuh dapat dimulai.

“Ini adalah pemeran pengganti, menurut saya, ini bukan cryptocurrency. Alasan mengapa saya mengatakan demikian, cryptocurrency harus desentralisasi. Sedangkan petro sesungguhnya adalah aset yang dikontrol dari atas ke bawah, tampaknya seperti semacam cara baru untuk membentuk token minyak,” kata Chris Burniske dari Placerholder, sebuah venture capital kepada Bloomberg, seperti dilansir dari Fortune.

Para ekonom juga tetap skeptis dengan cara ini. Sistem finansial memerlukan tingkat kepercayaan tertentu dari para investor agar mendapatkan kepercayaan.

“Mengapa orang mau membayar untuk membeli cryptocurrency dari sebuah negara yang mata uangnya (bolivar)—yang ditopang oleh kepercayaan dari negara, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia—terdevaluasi hingga 50 persen dalam satu bulan? Di negara yang memiliki laju inflasi tertinggi di dunia, itu merupakan misteri buat saya,” kata Russ Dallen, analis dari sekuritas Caracas Capital dalam risetnya untuk para nasabah, seperti dilansir dari Miami Herald.

Negara lain masih mencermati dampak dari cryptocurrency terhadap sistem finansial yang sudah ada. Hanya Jepang yang agak longgar karena sudah merestui beberapa bursa cryptocurrency dan memperbolehkan mata uang digital sebagai alat pembayaran.

Seperti aset lainnya, penerbitan cryptocurrency ini juga rawan menjadi alat kejahatan. Misalnya untuk pencucian uang dan korupsi. Upaya Venezuela untuk keluar dari krisis dengan berharap pada uang digital pun masih harus diuji keberhasilannya.

Baca juga: Memahami Proses dan Cara Penambangan Bitcoin