Makin Ketatnya Sistem Pengawasan Negara pada Warga

Naviri.Org - Jika kita perhatikan, makin hari makin banyak kamera pengawas atau CCTV yang dipasang di berbagai tempat, baik oleh perorangan (misal di toko atau swalayan), atau juga oleh pemerintah. Belakangan, bahkan tersiar kabar kalau Indonesia akan mulai menerapkan tilang yang mengacu pada CCTV. Jadi, kalau seseorang melanggar aturan lalu lintas, CCTV akan melihat, lalu polisi akan memeriksa nomor kendaraan si pelanggar, untuk kemudian mendatangi kediamannya dan memberikan surat tilang.

Di luar CCTV, ada banyak sarana lain yang digunakan pemerintah untuk mengawasi warganya. Melalui KTP elektronik, misalnya, pemerintah akan tahu siapa Anda dan segala hal terkait Anda (termasuk alamat, pekerjaan, dan lain-lain), hanya dengan melihat nomor KTP.

Itu baru contoh yang ringan, yang saat ini telah kita alami. Di masa depan, siapa yang tahu sistem pengawasan apa lagi yang akan digunakan pemerintah untuk mengawasi warga?

Di Cina, misalnya, telah dibuat sistem pengawasan yang benar-benar ketat. Sistem pengawasan itu akan memungkinkan pemerintah untuk mengetahui apakah seorang warga membayar berbagai tagihannya secara tepat, apakah dia berteman dengan orang yang tepat, barang apa saja yang biasa dibeli, apa yang diunggah di media sosial, dan lain-lain.

Bagi warga dan perusahaan Cina, pengawasan pemerintah akan menjadi hal yang lumrah, lantaran sistem itu akan resmi berlaku pada 2020. Dengan mengawinkan pola pengawasan komunis dan kapitalis, Cina mengembangkan sistem yang dikenal dengan Social Credit System atau Sistem Kredit Sosial.

Draf rencana ini sudah diluncurkan pada 14 Juni 2014 dengan tajuk “Planning Outline for the Construction of a Social Credit System." Melalui sistem ini, pemerintah akan dengan mudah mengetahui aktivitas warganya; misalnya berapa lama Anda di depan laptop atau siapa saja teman Anda, hingga bagaimana Anda berinteraksi dengan teman-teman Anda. Rancangan sistem ambisius ini diharapkan dapat membangun budaya ketulusan dan 'masyarakat sosialis' yang harmonis.

"Mempercepat pembangunan Sistem Kredit Sosial merupakan dasar penting untuk secara komprehensif dalam menerapkan pengembangan pandangan ilmiah, dan membangun masyarakat sosialis yang harmonis," demikian bunyi memo Yan Agoog Amemo.

Meski baru akan diterapkan pada 2020, saat ini pemerintah Cina sudah mulai melakukan uji coba pada sukarelawan. Pemerintah Cina juga menggandeng dan memberikan lisensi pada 8 perusahaan swasta, agar dapat memanfaatkan sumber data yang dimiliki perusahaan tersebut.

Perusahaan yang dipilih tentunya yang memiliki data tentang warga Cina, misalnya China Rapid Finance, yang merupakan mitra Tencent, pengembang aplikasi WeChat, yang digunakan jutaan warga Cina. Atau Sesame Credit, yang dijalankan oleh perusahaan afiliasi Alibaba, salah satu ritel online terbesar di dunia dengan jutaan konsumen.

Cara kerja sistem kredit sosial

Pemerintah Cina belum membeberkan bagaimana tepatnya sistem penilaian ini. Akan tetapi sistem penilaian dapat dilihat pada penilaian Sesame Credit yang kini sedang berjalan. Melalui sistem ini, semua aktivitas hingga interaksi warga Cina akan dinilai dan mendapat poin kredit. Pada Sesame Credit, tiap orang akan mendapat skor berkisar antara 350 dan 950 poin.

Bagaimana Sesame Credit menilai seseorang? Pertama mereka akan menelusuri riwayat perkreditan. Misalnya apakah warga membayar tagihan listrik atau telepon tepat waktu? Lalu soal kapasitas pemenuhan, misalnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak yang sudah disepakati.

Ada juga penilaian soal karakteristik pribadi, misalnya apakah warga sudah memverifikasi data pribadi. Penilaian lain misalnya perilaku dan preferensi lalu hubungan interpersonal. Penilaian ini akan melihat siapa pilihan teman di media sosial atau secara online.

Ketika hasil akhir dari kredit poin rendah, ini akan menjadi mimpi buruk bagi warga Cina. Poin kredit itu akan berpengaruh pada peringkat publik dan terhadap keseluruhan warga Cina. Peringkat ini penting, karena jika tinggi maka akan diberi beberapa keuntungan, misalnya dipercaya atau dianggap layak untuk diberi kredit hingga dapat menyewa mobil. Bagi warga Cina, kepercayaan adalah sesuatu yang mulia dan dijunjung tinggi.

Sebaliknya, jika poin kredit sosial seorang warga diketahui rendah, maka dapat berdampak pada kecepatan internet yang lambat, akses ke restoran mahal akan dibatasi, hak bepergian dicabut, kesulitan meminjam uang di bank dan mendapat pekerjaan, karena skor rendah artinya minim kepercayaan.

Tragisnya, siapa yang secara terbuka mengkritik sistem ini berpotensi mengalami penurunan skor.

Rogier Creemers, seorang ahli dari Oxford University, menganggap Sistem pengawasan di Cina memiliki kemiripan dengan yang dilakukan para pemerintah di Jerman Timur. Hanya saja, pemerintah Cina lebih agresif mengawasi warganya.

"Tujuan Jerman terbatas [dalam mengawasi warga] guna menghindari pemberontakan melawan rezim tersebut. Tujuan Cina jauh lebih ambisius: ini jelas usaha untuk menciptakan warganegara baru," kata Creemers dalam wawancara dengan surat kabar Belanda, De Volkskrant. "Ini usaha yang sengaja dilakukan pemerintah Cina untuk mempromosikan nilai-nilai inti sosialisme kepada warga, seperti patriotisme, menghormati orang tua, bekerja keras, dan menghindari konsumsi yang boros."

Selain itu, langkah agresif Cina dianggap sebagai obsesi Partai Komunis—yang sensitif terhadap opini publik—dalam mengontrol warganya. Terlepas dari itu, sistem pengawasan ini juga dianggap tidak efektif.

"Banyak orang tidak memiliki rumah, mobil atau kartu kredit di Cina, jadi informasi semacam itu tidak tersedia untuk diukur," jelas Wen Quan, seorang blogger yang menulis tentang teknologi dan keuangan.

Argumen lain menyatakan bahwa sistem ini pada dasarnya dapat membantu warga Cina untuk mengidentifikasi kenalan baru. Sebab sistem ini menyimpan data riwayat aktivitas hingga kejahatan yang dilakukan seseorang. Beberapa warga Cina tampaknya setuju dengan sistem ini. Saling pamer poin kredit sosial juga kini menjadi salah satu yang sering dilakukan.

Soal pengawasan, meski rencana Sistem Kredit Sosial banyak dikritik, perilaku negara mengintai warganya sendiri sudah jadi rahasia umum di seluruh dunia. Di AS misalnya, setidaknya ada 24,9 perangkat yang terhubung per 100 penduduk ke National Security Agency (NSA) untuk meneliti setiap percakapan dan hal rahasia lainnya yang dilakukan oleh warga AS.

Baca juga: Sistem Pengawasan Paling Mengerikan di Dunia