Ternyata, Malaysia Tidak Sedamai yang Kita Sangka

Naviri.Org - Sebagian orang di Indonesia mungkin mengira Malaysia adalah negeri yang tenang, tenteram, dan damai, khususnya jika dibandingkan Indonesia yang bisa dibilang terus ribut soal politik, khususnya di media sosial. Di Indonesia, seperti kita tahu, apa saja bisa menjadi topik perdebatan—dari agama, politik, suku, dan lain-lain. Dengan segala keriuhan dan keributan yang terjadi di negeri ini, bisa jadi sebagian kita menganggap Malaysia negeri yang damai, karena tampaknya tidak pernah terdengar keributan apa pun dari sana.

Ternyata, dugaan itu tidak sepenuhnya benar. Meski dari Indonesia mungkin negara Malaysia tampak damai, tapi sebenarnya negeri itu juga menghadapi aneka masalah—khususnya politik—sebagaimana yang juga terjadi di Indonesia.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, misalnya, bertahan di tengah pusaran skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), dan masalah itu menjadi topik berskala besar di Malaysia.

1MDB merupakan inisiatif Najib setelah duduk di kursi Perdana Menteri Malaysia pada 2009. 1MDB berperan sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana pembiayaan proyek infrastruktur di Malaysia. Cara menghimpun dana dilakukan dengan joint venture, penjualan obligasi, penjualan aset negara, dan kerja sama investasi asing langsung.

Skandal korupsi dan penyalahgunaan dana 1MDB yang menyeret perdana menteri Najib Razak tersebut mencuat saat 1MDB diketahui memiliki utang 11,73 miliar dolar AS. Di saat isu utang ini mencuat, The Wall Street Journal memberitakan terdapat aliran dana sebesar 700 juta dolar AS ke rekening pribadi Najib dari Maret hingga April 2013. Sehingga muncul dugaan Najib menggunakan dana 1MDB untuk keperluan pribadi.

Selain itu, laporan The Guardian menyatakan terdapat 30 juta dolar AS dana yang diduga dicuri dari 1MDB yang digunakan untuk membeli perhiasan istri Najib Razak. Pemerintah AS juga tengah berusaha untuk menyita berbagai aset sebesar 1,7 miliar dolar AS yang dibeli dengan menggunakan dana dari 1MDB di negara Paman Sam.

Sedangkan penyidik Swiss juga menuduh sekitar 4,8 miliar dolar AS telah dialihkan dari perusahaan yang berkaitan dengan 1MDB. Selain itu, orang-orang terdekat Najib seperti Riza Aziz (adik tiri Razak), Rosman Mansor (istri kedua Najib), dan Jho low (penasihat Najib), turut terseret dalam skandal tersebut. Namun, Najib berdalih jika uang yang mengalir ke rekeningnya adalah sumbangan dari Arab Saudi.

Ia juga membantah telah menggunakan dana negara untuk kepentingan pribadi serta melakukan kesalahan sehingga muncul utang miliaran rupiah bagi 1MDB. Karena tak ada bukti yang kuat, pengadilan Malaysia menutup kasus ini. Oposisi menganggap pembekuan perkara tersebut tidak adil.

Najib Razak vs Oposisi

Skandal 1MDB kemudian jadi senjata bagi oposisi untuk menyerang Najib. Apalagi selain 1MDB, Najib Razak juga disebut-sebut terlibat dalam kasus penyuapan pada 2002 terkait pembelian dua kapal selam milik Angkatan Laut Malaysia, yang kasusnya ditangani pengadilan Perancis.

Oposisi telah mencatat skandal-skandal yang melibatkan Najib Razak untuk menghimpun lebih banyak dukungan. Namun tak jarang, langkah mereka harus terhenti oleh kebijakan pemerintah yang represif. Pada 2015, misalnya, sebanyak 29 pemrotes (termasuk dua anggota parlemen dari pihak oposisi) ditangkap dalam sebuah demonstrasi di Kuala Lumpur. Mereka menuntut agar Najib Razak ditangkap terkait skandal 1MDB.

Kepolisian Malaysia juga menggerebek kantor kelompok pro-demokrasi Bersih, pada 2016. Ini terjadi sehari jelang demonstrasi menuntut pengunduran diri Najib Razak. Pemimpin LSM Bersih, Maria Chin Abdullah, juga dicokok. Pemimpin Bersih lain yang ditangkap karena mengkampanyekan Najib lengser terkait 1MDB adalah Hishamuddin Rais.

Organisasi Amnesty International (AI) pun angkat bicara. Mereka menilai penangkapan yang dilakukan oleh pemerintahan Najib tak lain merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengintimidasi aktivis dan pembela HAM.

Selain itu, seorang mantan petinggi partai politik Khairuddin Abu Hassan juga ditahan oleh pihak kepolisian. Alasannya, untuk mencegah Khaiddun bertemu FBI terkait tuduhan korupsi Najib Razak. Hasan merusak demokrasi parlementer, demikian tuduhan yang dilontarkan untuk memperkuat penahanan Hassan. Meski tak jelas, tuduhan tersebut turut mengamankan kekuasaan Najib.

Media sosial pun turut dipantau pemerintah. Kepolisian Malaysia memberi peringatan kepada masyarakat yang mengkritik Najib. Salah satu yang diperingatkan adalah kartunis Fahmi Reza. Ia mengunggah gambar Najib berwajah badut dengan tulisan "Di negara yang penuh korupsi, kita semua adalah penghasut". Gambar Fahmi ramai dibagikan pengguna media sosial di Malaysia.

Setelah gambar itu dirilis, polisi langsung memperingatkan Fahmi agar tidak mengunggah apapun yang dianggap melanggar hukum. Menteri Komunikasi Malaysia, Salleh Said Keruak, mengatakan pengawasan media sosial bukanlah pengekangan, alih-alih penegakan hukum.

Tak hanya itu, kabinet yang membangkang atau berbeda pendapat juga langsung dicopot dari jabatannya, Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, misalnya. Menurut Najib, kabinet harus bersatu agar mudah menghadapi tantangan yang menghadang.

"Saya bisa menerima perbedaan pendapat dan kritikan sebagai bagian dalam proses membuat keputusan. Namun sebagai anggota kabinet, perbedaan pendapat tidak sepatutnya dilakukan di forum terbuka yang boleh memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah serta negara," kata Najib.

Sikap Najib Razak juga membuat gerah mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Sebelumnya, Mahathir adalah senior Najib Razak di Organisasi Nasional Melayu bersatu (UMNO), yang merupakan partai politik terbesar di Malaysia. Ia memilih keluar dan membangun partai baru, yaitu Partai Pribumi Bersatu Malaysia yang menjadi oposisi.

"Kita belum pernah punya perdana menteri pencuri. Ia mencuri, sehingga bisa hidup nyaman," kata Mahathir Mohamad saat demonstrasi oposisi gabungan Pakatan Harapan untuk melawan kleptokrasi.

"Kita perlu menurunkan penguasa pencuri di negara kita. Nasib Najib ada di tangan kita. Kita bisa menyingkirkannya, hanya dengan memilih PH [Partai Harapan]," lanjut Mahathir.

Keluarnya Mahathir Mohamad bukan tanpa alasan. Najib sangat ketat mengamankan kedudukannya sebagai penguasa. Berbagai cara ia lakukan untuk menjaga posisinya sebagai perdana menteri.

Pertarungan dalam Pemilu

Najib Razak diperkirakan akan mempercepat Pemilihan Umum. Laporan beberapa media mengungkapkan bahwa popularitas Najib Razak menurun drastis lantaran skandal 1MDB. Apakah ini akan menjadi peluang kemenangan bagi oposisi? Belum tentu.

Meski kini oposisi didukung oleh Mahathir Mohamad, Profesor William Case dari Asian and International Studies di City University of Hong Kong mengungkapkan bahwa keikutsertaan sang mantan perdana menteri dalam demonstrasi dapat dimanfaatkan Najib dan partai UMNO untuk memfitnah Mahathir sebagai pengkhianat, karena berkolaborasi dengan warga Tionghoa dan melawan pemimpin Melayu.

Sebab, dalam survei yang dirilis Pusat Merdeka di Kuala Lumpur ditemukan bahwa 81 etnis Tionghoa setuju untuk menggelar unjuk rasa, namun sebaliknya 70 persen warga Melayu menentangnya. Bukan karena tak ada orang Melayu yang geram dengan tindakan Najib dalam skandal 1MDB, namun tingginya sentimen etnis di Malaysia mengalahkan segalanya.

Orang Melayu akan tetap membela kelompoknya, sebab mereka mendapat hak-hak istimewa—misalnya lebih mudah masuk ke perguruan tinggi—ketimbang orang Tionghoa atau etnis lainnya. Selain itu, UMNO adalah partai terbesar di Malaysia yang sudah memimpin sejak negeri itu merdeka.

Analis keamanan dari Concord Consulting yang berbasis di Jakarta, Keith Loveard, mengungkapkan bahwa meski Najib berada dalam pusaran skandal 1MDB, ia tetap dianggap sebagai pelindung dan pahlawan rakyat Melayu. Ia tentu akan memperoleh dukungan suara yang besar dari warga Melayu.

Kalaupun oposisi berhasil menang, mereka akan tetap kesulitan saat menjalankan sistem pemerintahan, sebab koalisi UMNO memiliki mesin politik yang sangat kuat, dengan pegawai negeri yang memegang kendali dalam birokrasi luas di negara itu. Mesin ini akan menghalangi jalannya koalisi baru yang masuk untuk memerintah.

"Anggaplah oposisi mampu mencoblos sebanyak mungkin surat suara untuk memenangkan pemilihan berikutnya... saya pikir mereka akan memerintah selama sekitar dua tahun sebelum mereka benar-benar terlempar dari pemerintahan," kata Chew Chuan Yang dari LSM Suara Malaysia.

Baca juga: Kisah dan Sejarah di Balik Kebangkitan Singapura