Kontroversi Bitcoin di Beberapa Negara

Naviri.Org - Seperti hal-hal baru lain yang belum familier bagi banyak kalangan, Bitcoin juga sempat menyulut kontroversi bagi beberapa negara di dunia. Ketika Bitcoin mulai muncul dan diperbincangkan sebagian kalangan, seiring dengan itu sebagian kalangan lain mulai menunjukkan respons atau reaksi. Reaksi yang datang dari pihak-pihak tertentu umumnya menolak, karena menilai Bitcoin sebagai bukan alat tukar yang sah.

Banyak perbankan di negara-negara di dunia menganggap Bitcoin dapat mendatangkan risiko besar, dan mereka pun mengimbau agar orang berhati-hati dalam berurusan dengan Bitcoin, semisal menggunakannya sebagai investasi.

Meski begitu, perlahan namun pasti, Bitcoin tampaknya mulai bisa diterima oleh pihak-pihak yang semula menolak atau menentang. Khususnya lagi setelah Bitcoin menunjukkan performa yang mampu menjadikannya investasi menguntungkan.

Seperti kita tahu, nilai Bitcoin pernah melonjak sangat tinggi, hingga melebihi harga satu ons emas. Berdasarkan CoinDesk’s Bitcoin Price Index, harga satu Bitcoin setara dengan $1.276. Sementara menurut pengecer logam mulia APMEX, 1 ounce emas setara dengan $1.234. Kenaikan harga mata uang digital ini sudah berlangsung sejak awal tahun, hingga akhirnya bisa melebihi harga emas di awal Maret 2017. 

Bitcoin adalah uang elektronik yang bisa ditransfer tanpa perlu melalui perantara apa-apa termasuk bank, sehingga biaya transaksi jadi jauh lebih murah. Meski demikian, banyak juga kalangan yang merespons negatif Bitcoin sejak pertama kali diluncurkan 2009 lalu.

Sejumlah negara bahkan terang-terangan mengeluarkan aturan yang menolak penggunaan mata uang digital ini di negaranya. Misalnya Rusia, yang Februari 2014 lalu melarang warganya menggunakan Bitcoin. Menurut pemerintahan Rusia, penggunaan Bitcoin dapat jadi sumber bencana karena bisa digunakan untuk pembiayaan terorisme.

"Setiap sistem untuk pembayaran anonim dan mata uang siber yang dalam sirkulasi besar, termasuk yang paling dikenal Bitcoin, adalah bukan uang dan tidak bisa digunakan oleh individu atau entitas legal mana pun," kata Kejaksaan Agung Rusia, seperti dikutip dari Antara.

Amerika Serikat (AS), melalui otoritas keuangannya, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), pada Mei 2014 juga mengeluarkan peringatan untuk investor agar tidak menggunakan mata uang virtual seperti Bitcoin.

Dua bulan kemudian, Bank Sentral Latvia meminta warganya untuk tidak menggunakan Bitcoin, sebab mereka tidak mengganggap Bitcoin sebagai alat tukar yang sah. Sebelumnya, Jepang juga melakukan hal serupa pada Maret 2014.

Seperti dilansir dari Antara, Pemerintah Jepang juga sempat tegas menolak Bitcoin dianggap sebagai mata uang. Semua negara itu punya alasan sama, bahwa Bitcoin punya efek buruk yang lebih banyak dalam perputaran uang dan bisnis.

Namun, sebagian di antara mereka mulai berubah pikiran dan perlahan-lahan menerima kehadiran Bitcoin. Jepang salah satunya. Februari 2017, pemerintahnya mulai mengakui keberadaan Bitcoin dan teknologi Blockchain. SEC AS juga sudah memasukkan Bitcoin dalam kategori komoditas, menyamakannya dengan emas.

Kontroversi memang masih mewarnai penggunaan Bitcoin. Dalam survei yang dilakukan The Street pada 2014 silam, sebanyak 76 persen respondennya tidak familiar dengan Bitcoin. Sementara 79 persen malah tidak pernah memakai Bitcoin dan tak berniat akan memakainya. Sebanyak 38 persen yakin kalau Bitcoin berdampak buruk pada dolar, dan 80 persen orang lebih ingin punya emas daripada Bitcoin.

Sedangkan mereka yang masih muda, berusia 18 hingga 24 tahun, sebanyak 33 persennya yakin kalau Bitcoin bisa membantu dolar, dan 15 persen ingin punya Bitcoin daripada emas.

Angka ini menunjukkan kalau di awal kemunculannya, orang-orang yang lebih tua tidak melihat masa depan cerah dalam Bitcoin. Sementara anak-anak muda, menunjukkan sikap sebaliknya.

Baca juga: Fakta di Balik Bitcoin yang Jarang Diketahui