Sistem Pengawasan Paling Mengerikan di Dunia

Naviri.Org - Bayangkan suatu masyarakat tinggal di sebuah negara, dan semua penduduk terhubung ke sebuah sistem yang memungkinkan pemerintah dapat mengawasi segala tindak-tindak siapa pun dalam keseharian, sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, termasuk segala aktivitas kehidupannya.

Dalam sistem itu, pemerintah bisa mengetahui apakah Si A bekerja dengan baik atau tidak, apakah Si B menunggak utangnya di bank atau tidak, apakah Si C berkendara dengan benar atau tidak, apakah Si D punya masalah sosial atau tidak, dan lain-lain semacamnya. Masing-masing hal tersebut akan diberi skor. Untuk hal-hal baik, orang bersangkutan mendapatkan satu skor. Semakin baik seseorang—dalam arti mematuhi semua aturan yang ditetapkan negara—semakin tinggi pula skor yang diperolehnya.

Dengan skor itu pula, nasib seseorang akan ditentukan. Skor itu akan digunakan untuk menentukan apakah Si A layak mendapat kredit bank atau tidak, apakah Si B bisa dipercaya untuk suatu pekerjaan atau tidak, dan lain-lain. Karenanya, kehidupan para penduduk di negara tersebut akan mirip kehidupan tokoh-tokoh di video games yang dapat dikendalikan dan diarahkan berdasarkan skor yang diperoleh.

Sistem pengawasan semacam itu tentu saja mengerikan, khususnya bagi warga negara bersangkutan. Kabar buruknya, sistem mengerikan itu benar-benar ada di dunia kita, dan telah diterapkan di Cina.

Pada 14 Juni 2014, pemerintah Cina menerbitkan “Ikhtisar Rencana Pembangunan Sistem Kredit Sosial”. Isinya kurang lebih adalah tentang bagaimana negara memanfaatkan big data para warganya untuk membuat takaran kelayakan penduduknya, bukan cuma dalam mendapat kredit, tapi juga seluruh aspek hidup mereka.

Persis seperti Lacie, warga Cina nantinya juga akan berlomba menunjukkan “berperilaku baik” sesuai dengan kriteria yang ditentukan negara. Sebab, segala hal dalam kehidupan mereka bergantung dari sana. Dalam makalah Sistem Kredit Sosial Cina, Mirjam Meissner dari Mercator Institute for China Studies menyebut di antaranya kelayakan menerima kredit, kelayakan menerima subsidi, akses pada pengadaan publik, kelayakan menerima investasi.

Sistem pengawasan semacam ini, dianggap oleh Rogier Creemers, seorang ahli dari Oxford University, memiliki kemiripan dengan yang dilakukan para pemerintah di Jerman Timur. Hanya saja, pemerintah Cina lebih agresif. "Tujuan Jerman terbatas [dalam mengawasi warga] guna menghindari pemberontakan melawan rezim tersebut," kata Creemers dalam wawancara dengan surat kabar Belanda, De Volkskrant.

Aturan itu memang baru akan benar-benar diterapkan 2020 nanti. Namun, persiapannya sudah berjalan. Sejak 2015, sudah ada delapan perusahaan swasta yang dipilih bank sentral Cina untuk terlibat, termasuk Tencent dan Alibaba.

Data Forbes bahkan menyebut otoritas Cina sudah mendaftarkan 44 perusahaan swasta lain untuk sistem pembayaran online bukan bank, alias Wanglian. Mereka bahkan sudah diminta melakukan clearinghouse, per Juni 2018 mendatang.

Fungsinya, mereka akan mempermudah regulator memantau transaksi di tingkat mikro. Wanglian juga akan menyediakan data pelanggan mereka untuk membantu bank merekam kredit konsumennya. Dalam sistem ini juga telah terdaftar 300 bank komersial yang telah tergabung.

Tak cuma perilaku finansial warga dan perusahaan di Cina yang akan direkam pemerintah. Dalam catatan Meissner, perilaku online, rekaman kriminal, riwayat pekerjaan, laporan pengeluaran dan pajak tahunan, adalah ihwal lain yang telah direkam pemerintah Cina, sejak aturan tersebut dikeluarkan.

Sampai 2020 nanti, pemerintah Cina juga akan menambahkan regulasi-regulasi tambahan untuk melancarkan program ini. Di antaranya tentang energi terbarukan, e-commerce dan aktivitas online, serta kalkulasi harga. Sementara menurut linikala kerjanya, setelah 2020, pemerintah Cina akan segera menginklusi seluruh sektor dan industri. Mereka juga akan membangun sistem monitoring real-time untuk mengawasi kegiatan online, emisi, dan pelacakan kendaraan.

Menurut Susan Hsu, Asisten Profesor Ekonomi di Universitas Negeri New York, Cina memang tengah membangun sistem kredit yang menembus sistem perbankan. Dengan sistem ini, orang-orang yang selama ini tak tersentuh bank juga akan terjangkau dan lebih mudah diatur serta dipantau.

Terlepas dari kontroversi sistem ini yang menuai kritik dari luar Cina, pemerintah tampaknya berhasil menggiring warganya tanpa perlawanan. Salah satu hal baik menurut Hsu adalah, “Suka atau tidak, debitur terpercaya akan terpisah dari debitur yang tak dapat dipercaya, dengan cara yang jauh lebih jelas,” tulisnya di Forbes.

Tapi bukan tak punya risiko sama sekali. Meissner juga mencatat dampak akibat data pribadi yang direkam negara. Kurang lebih, hidup warga Cina nanti akan mirip hidup dalam simulasi video games. Kesempatan berkarier, hingga kelayakan dapat diskon hotel, tiket transportasi, hingga rental mobil, akan ditentukan skor yang diperoleh.

Kini, hal itu belum terlalu terasa. Setidaknya tidak bagi semua orang, sebab SKS masih regulasi yang bersifat dianjurkan. Pada 2020 nanti, semua orang di Cina akan wajib masuk dalam sistem. Dunia yang selama ini hanya ada di video games akan benar-benar terjadi secara nyata, dan Cina kini sedang memulai membuat sebuah sistem pengawasan yang mengerikan.

Baca juga: Asal Usul Hari Anti Korupsi Internasional