Asal Usul Hari Anti Korupsi Internasional

Naviri.Org - Hari Anti Korupsi Internasional (disebut juga hari anti korupsi sedunia, atau International Anti-Corruption Day dalam bahasa inggris) adalah hari yang diperingati untuk meningkatkan kesadaran bahaya yang ditimbulkan korupsi, juga sebagai momen bagi semua pihak untuk bersama-sama mencari cara dan bersinergi dengan mengambil peran dalam memerangi dan mencegah kejahatan korupsi. Hari anti korupsi internasional setiap tahun jatuh pada tanggal 9 Desember, dan diperingati oleh berbagai negara di seluruh dunia.

Korupsi telah banyak menimbulkan kerugian di berbagai sektor. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencatat, korupsi adalah kejahatan serius yang dapat melemahkan pembangunan sosial dan ekonomi di semua lapisan masyarakat. Baik negara, wilayah, maupun masyarakat dirasa tidak kebal terhadap kejahatan ini. Setiap tahunnya, PBB mencatat sekitar $2,6 triliun lenyap akibat korupsi. Angka tersebut setara dengan 5 persen PDB (Pendapatan Domestik Bruto) global.

Hari Anti-Korupsi Internasional muncul semenjak berlakunya Konvensi Anti-Korupsi PBB pada 31 Oktober 2003. Majelis Umum lewat Resolusi 58/4 menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti-Korupsi Internasional. Keputusan itu diambil untuk meningkatkan kesadaran betapa bahayanya korupsi serta menunjukkan peran PBB—yang diwakili UNDP dan UNODC—dalam memberantasnya.

Konvensi tersebut menyatakan bahwa PBB prihatin tentang keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas keamanan masyarakat, institusi ataupun nilai demokrasi, pembangunan berkelanjutan, sampai supremasi hukum. Dengan konvensi anti-korupsi itu pula, PBB bermaksud mempromosikan dan memperkuat langkah-langkah pencegahan dalam pemberantasan korupsi secara lebih efisien maupun memfasilitasi pelbagai kerjasama internasional.

Untuk tahun ini, Hari Anti-Korupsi Internasional mengambil tema “melawan korupsi untuk pembangunan, perdamaian, dan keamanan.” Tujuan kampanye ini ialah menegaskan bahwa bagaimana korupsi telah mempengaruhi pendidikan, kesehatan, keadilan, demokrasi, kemakmuran, serta pembangunan. Guna memeranginya, diperlukan kerja sama maupun partisipasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media, dan warga seluruh dunia.

Baca juga: Masalah dan Akar Korupsi di Indonesia